bamosya.com

2011-07-27T20:23:00.000-07:00

MEMBANGUN KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN NON-FORMAL.

Ditulis oleh : Prof. Dr. Mustafa Kamil (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar UPI Bandung, 18 Maret 2011)

Pendidikan non-formal sebagai bagian dari sistem pendidikan memiliki tugas sama dengan pendidikan lainnya (pendidikan formal) yakni memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Layanan alternatif yang diprogramkan di luar sistem persekolahan tersebut bisa berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal sistem persekolahan. Sasaran pendidikan non-formal yang semakin beragam, tidak hanya sekedar melayani masyarakat miskin, masyarakat yang masih buta pendidikan dasar, masyarakat yang mengalami drop out dan putus pendidikan formal, masyarakat yang tidak terakses pendidikan formal seperti; suku terasing, masyarakat daerah pedalaman, daerah perbatasan, dan masyarakat pulau luar. Namun demikian masyarakat sasaran pendidikan non-formal terus meluas maju sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan lapangan kerja dan budaya masyarakat itu sendiri. Mengingat sasaran tersebut, maka program pendidikan non-formal harus terus diperluas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan masyarakat. Pada prinsipnya perluasan kegiatan/program pendidikan non-formal harus sejalan dengan pemikiran baru tentang konsep belajar (learning), di mana belajar yang terkesan hanya berlangsung di sekolah (formal) kurang tepat lagi dan mulai bergeser ke luar setting persekolahan. Belajar harus dipandang sama dengan “living, and living itself is a process of problem finding and problem solving”. We must learn from everything we do, we must exploit every experience as a learning experience. Every institution in our community—government on non-government agencies, stores, recreational places, organizations, churches, mosques, fields, factories, cooperatives, associations, and the like becomes resources for learning, as does every person we access to parent, child, friend, service, provider, docter, teacher, fellow worker, supervisor, minister, store clerk, and among ethars, Learning means making use of every resources-in or out of educational institutions-for our personal growth and development. Even the word is regarded as a classroom.(Knowles, 1975).

Perubahan, pengembangan dan perluasan pendidikan non-formal memberikan suatu apresiasi dan nuansa baru terhadap cara-cara pendidikan non-formal dalam menyediakan pendidikan bagi masyarakat, terutama orang dewasa, baik bagi mereka yang tidak memiliki akses kepada pendidikan formal maupun mereka yang pendidikan formalnya terbukti tidak memadai dan tidak relevan dengan kehidupan dan situasi yang berkembang di lingkungannya (masyarakat).

Proses pembangunan menuntut partisipasi jutaan orang dewasa yang terdidik, sementara lembaga pendidikan formal yang ada tidak mampu mengakses permasalahan- permasalahan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Di daerah-daerah tertentu sejumlah penduduk menemukan bahwa sistem pendidikan persekolahan tidak mampu membekali keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan untuk bersaing secara terbuka dan gamblang dalam masyarakat teknologis (Srinivasan, 1977).

Proses pendidikan itu mengembang ke luar dari sistem-sistem formal terstruktur, ke dalam suatu sistem konfigurasi baru dari suatu rangkaian pemikiran dan pengalaman yang terpisah secara melebar, dan jenis pertemuan lainnya dengan mendayagunakan fasilitas yang tersedia. Peran pendidikan non-formal sebagai komplemen, suplemen maupun substitusi pendidikan formal (persekolahan) merupakan suatu konfigurasi yang contextual based and life-relefant, sehingga mampu mewujudkan program/kegiatan pendidikan non-formal yang strategis dan fungsional bagi masyarakat.

Munculnya konsep masyarakat gemar belajar sepanjang hayat sebagai master concept, mendorong individu, lembaga, asosiasi, masyarakat peduli pendidikan atau badan usaha lain untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan cara berpikir baru dalam merespon tantangan kebutuhan baru masyarakat tentang pendidikan dan belajar (learning). Sekolah sebagai satuan pendidikan formal tidak lagi menjadi satu-satunya wadah (wadah tunggal) dan memonopoli pendidikan (formal) persekolahan dan badan-badan bisnis tidak lagi mengurusi bisnis semata, akan tetapi sudah mulai bergeser ikut serta mengurusi pendidikan khususnya pendidikan non-formal. Lahirnya organisasi-organisasi baru berpenampilan pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan tanpa label sebagai tambahan, perluasan lanjutan dan lainnya memberi kesempatan dan kemudahan kepada masyarakat untuk belajar membelajarkan diri. Sehingga menjadi “self-supporting organizations” untuk ikut andil mengembangkan pendidikan non-formal.

Ada beberapa peran masyarakat tertentu dalam pendidikan non-formal di antaranya adalah: Masyarakat ikut membangun PKBM, sanggar-sanggar kegiatan belajar lain, magang, Kejar Usaha Produktif, Pendidikan keagamaan dalam bentuk pesantren memberikan bekal kepada santri tidak hanya dalam bentuk pendidikan agama akan tetapi sudah mulai bergeser pada pendidikan umum, dan keterampilan wirausaha sebagai bekal hidup dan kehidupannya di masyarakat. Sosialisasi usaha pendidikan secara luas melalui organisasi masyarakat dalam dunia pendidikan dikenal juga dengan sebutan “learning society”. Begitu pula bekal-bekal pendidikan dan keterampilan yang berhubungan dengan mata pencaharian lainnya. (pertanian, perikanan, industri rumah tangga).

Terciptanya masyarakat gemar belajar (learning society) memberikan nuansa baru dan ruh pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini dicermati sebagai suatu wujud nyata model pendidikan sepanjang hayat. Iklim tersebut mendorong terbukanya kesempatan setiap orang, organisasi dan institusi sosial, industri dan masyarakat untuk belajar lebih luas; tumbuhnya semangat dan motivasi untuk belajar mandiri (independent learning) untuk memenuhi kebutuhan sepanjang hayat, dan memperkuat keberdaya-didikan (educability) masyarakat agar selalu mendidik diri dan masyarakat di lingkungannya, adalah merupakan sisi positif dari lahirnya konsep- konsep yang mendasari pendidikan non-formal dalam membangun kemandirian bangsa.

Ciri masyarakat mandiri dapat dipahami dari tumbuhnya masyarakat gemar belajar, dan masyarakat yang mampu menciptakan berbagai peluang (pendidikan non-formal) di tempat yang mudah dijangkau dengan cara-cara yang sesuai potensi, keterampilan dan kecakapannya. Meta konsep educability memungkinkan masyarakat (warga belajar) “fully able to take advantage of any available educational opportunities” (Saraka, 2000), lebih giat belajar dan mencari informasi baru yang berkaitan dengan kepentingan hidupnya.

Masalah dan Tantangan Pendidikan NonFormal

Permasalahan pendidikan nonformal bukan hanya sekedar persoalan masyarakat yang buta aksara, angka dan buta Bahasa Indonesia. Akan tetapi permasalahan pendidikan nonformal semakin meluas seperti: ketidak jelasan penyelenggaraan pendidikan noformal (standar-standar penjaminan mutu pendidikan nonformal), ketidak jelasan sistem insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan nonformal, masih banyaknya lembaga penyelenggara pendidikan nonformal yang belum profesional, kurangnya lembaga penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan nonformal. Permasalahan lain yang berkaitan dengan program-program pendidikan nonformal adalah masalah sasaran didik (warga belajar) yang selalu bergulat dengan: masyarakat miskin, terdiskriminasi, penganggur, masyarakat yang kurang beruntung, anak jalanan, daerah konflik, traffiking, penganggur, masyarakat pedalaman, daerah perbatasan dll. Di samping itu pula persoalan pendidikan nonformal juga terletak pada tidak adanya kepedulian kita sebagai masyarakat yang melek pendidikan terhadap keberadaan pendidikan nonformal dan kondisi masyarakat sekitar.

Mentri Sosial Bachtiar Chamsyaah menyebutkan, bahwa jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 36,1 % dari 220 juta jiwa penduduk Indonesia, termasuk di dalamnya penduduk fakir miskin sebanyak 14,8 juta jiwa. bonnieleonard.multiply.com/journal/item/5, rata-rata masyarakat miskin tersebut tidak memperoleh pendidikan yang layak bagi anak-anaknya dan dalam kondisi yang buta huruf (Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyebutnya dengan buta akasara, angka latin dan Bahas Indonesia atau berkeaksaraan rendah/buta aksara parsial), pengangguran, tinggal dipemukiman kumuh, daerah perbatasan, daerah pedalaman, pulau terluar, tidak terakses sekolah dll. Jumlah penduduk dunia yang butu huruf mencapai 771 juta jiwa. Pada hari anak nasional Komisi nasional perlindungan anak 11 juta Anak Indonesia buta aksara. (data 23 Juli 2009) www.vhamedia.com. Permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah tingginya angka pengangguran baik penganggur terdidik maupun penganggur yang betul-betul tidak memiliki pendidikan pada tahun 2010 angka pengangguran terdidik bertambah 1,1 juta jiwa. Angka pengangguran di Indonesia berada pada kisaran 10 %, angka ini akan bertambah menjadi 16, 92 % apabila pemerintah jadi menaikkan BBM. www.detikfinance.com. Menarik untuk disimak bahwa struktur pengangguran terbuka angka tertinggi dihuni oleh penduduk yang tidak tamat SD, tamat SD, DO SMTP dan tamat SMTP.

Pada kondisi lain menunjukkan, bahwa terdapat kurang lebih 36.000 anak Indonesia usia Pendidikan Dasar 7-15 tahun yang orang tuanya bekerja di perkebunan kelapa sawit, ladang, dan kilang-kilang di Sabah Malaysia yang belum tersentuh Pendidikan Dasar. Dimana mereka tinggal di kantung-kantung pemukiman yang tersebar di beberapa lokasi yang terpisah satu dengan lainnya dengan jarak tempuh mulai 3 sampai dengan 12 jam perjalanan. Faktor lain yang menyebabkan mereka belum tersentuh pendidikan diakibatkan oleh kondisi keimigrasian,, demografis, geografis, sosial-budaya, ekonomi dan politik (Hasil penelitian, Kemendiknas, 2008).　Di Hongkong ada + 120.000 TKI dimana sebagian besar dari mereka tidak tamat SMP. (Kamil, 2010).

Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan itu Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Infromal telah menyusun kebijakan strategis terutma dalam menyelesaikan sasaran prioritas, program strategis itu meliputi:

1) Memperluas aksess anak usia 0-6 tahun, dengan perluasan akses PAUD; diharapkan APK PAUD mencapai 35% pada tahun 2009.

2) Memperluas kesempatan bagi anak usia sekolah 7-15 tahun yg tak terlayani melalui jalur pendidikan formal; dengan pengembangan pendidikan layanan khusus untuk daerah terpencil, berpenduduk terpencar, bencana, konflik, dan anak jalanan melalu kejar Paket-A/B; ditargetkan pada tahun 2009 bahwa Paket-A menangani 25% putus sekolah SD; Paket-B menangani 50% lulusan SD yang tak melanjutkan dan 50% anak putus sekolah SD; sedangkan Paket-C menangani 50% lulusan SMP/MTs yang tak melanjutkan dan 25% anak putus sekolah SMA/MA.

3) Memperluas kesempatan akses bagi penduduk butaaksara usia 15 tahun ke atas; dengan perluasan akses pendidikan keaksaraan; diharapkan angka buta aksara tingal 5% pada tahun 2009.

4) Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat; di antaranya dengan pendidikan kecakapan hidup bagi anak dari keluarga miskin atau orang dewasa miskin atau pengangguran; ditargetkan pada tahun 2009 mencapai 15% anak usia >15 tahun mengikuti pendidikan kecakapan hidup.

5) Memanfaatkan secara optimal teknologi komunikasi dan informasi, termasuk untuk pendidikan nonformal.

Tantangan pendidikan nonformal bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas, akan tetapi tantangan utama Pendidikan Nonforamal adalah masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti dan mengenal secara jelas tentang keberadaan dan peran pendidikan nonformal di tengah-tengah mereka. Seringkali masyarakat bertanya tentang apa itu PLS (pendidikan luar sekolah), apa itu PKBM, apalagi tentang PNF (pendidikan nonformal) sebagai istilah baru (sebutan lain bagi PLS). Berdasar pada Undang Undang sistem pendidikan nasional, PLS merupakan sub sistem dari pendidikan nasional. Dengan rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program-program PLS, maka kondisi itu memunculkan masalah baru yaitu; sulitnya mempertahankan lembaga-lembaga penyelenggara satuan pendidikan nonformal agar tetap eksis dan profesional dalam menyediakan layanan pendidikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan, banyak sekali PKBM dan penyelenggaraan satuan PNF lainnya yang bubar, karena didirikan seadanya dan menunggu bantuan dari pemerintah. Padahal kita sangat hawatir kalau PKBM, dan lembaga sejenis lainnya bubar, sehingga tidak ada lagi lembaga penyelenggara pendidikan nonformal yang dapat melayani kebutuhan pendidikan masyarakat di luar pendidikan formal. Kekahwatiran itu muncul dikarenakan masih tidak jelasnya standar-standar yang dapat dijadikan patokan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal, sulitnya dan tidak adanya pendidik yang mau membelajarkan masyarakat dan masih sedikitnya lembaga pendidikan tinggi (jurusan PLS) yang tetap eksis mengkaji keilmuan, praktik dan menciptakan model-model pembelajaran pendidikan nonformal.

Mengapa Pendidikan NonFormal Penting?

Seperti diketahui, bahwa Pendidikan Nonformal bertujuan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan individual itulah yang dominan menjadi karakteristik pendidikan nonformal di negara-negara maju Barat. Sedangkan di negara-negara sedang berkembang (Dunia Ketiga), pendidikan nonformal tidak sekedar bertujuan untuk melayani kebutuhan individual seperti di negara-negara maju Barat, tetapi juga untuk memenuhi tujuan-tujuan sosial (social goals) sesuai dengan misi pembangunan nasional masing-masing negara, termasuk di dalamnya misi pemberantasan buta aksara, pemberdayaan kaum perempuan, pemberdayaan masyarakat daerah-daerah tertinggal, daerah pedalaman, suku trasing, daerah perbatasan dan dipulau-pulau luar. Kesertaan menjadi warga belajar pada pendidikan nonformal yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan individual lazimnya atas pilihan sukarela, yaitu mengikuti suatu program atas kehendak dan pilihannya sendiri. Sedangkan kesertaan sebagai warga belajar pada program pendidikan nonformal yang tergolong bertujuan sosial (untuk memenuhi social goals) umumnya atas dasar suatu kewajiban sosial guna menyukseskan cita-cita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Rogers, 1993: 1-2).

Berdasar pada tujuan pendidikan nonformal yang dikembangkan Rogers tersebut, maka membicarakan pendidikan nonformal bukan berarti hanya membahas pendidikan nonformal sebagai sebuah pendidikan alternatif bagi masyarakat, akan tetapi berbicara pendidikan nonformal adalah berbicara tentang konsep, teori dan kaidah-kaidah pendidikan yang utuh yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kehidupan masyarakat. Karena pendidikan nonformal sebuah layanan pendidikan yang tidak dibatasi dengan waktu, usia, jenis kelamin, ras (suku, keturunan), kondisi sosial budaya, ekonomi, agama, dan lain-lain. Meskipun pendidikan formal merupakan komponen penting dalam pendidikan sepanjang hayat. Akan tetapi, peran pendidikan nonformal dalam rangka pelayanan pendidikan sepanjang hayat bagi masyarakat tertentu sangat dibutuhkan saat ini dan kedepan. Pendidikan nonformal menjadi bagian dari pembicaraan internasional terutama berkaitan dengan berbagai kebijakan tentang pendidikan pada era sebelum tahun 1960 dan akhir tahun 1970-an. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana kaitan antara konsep pendidikan berkelanjutan dengan konsep pendidikan sepanjang hayat. Tight (1996:68) mengajukan konsep tentang penyatuan pendidikan extention dan belajar sepanjang hayat secara utuh dan menyeluruh, sehingga untuk menyatukan itu pendidikan nonformal dianggap memiliki peran dalam ‘acknowledging the importance of education, learning and training which takes place outside recognized educational institutions‘. Begitu pula dengan yang diungkapkan Fordham (1993), menyatakan bahwa sejak tahun 1970-an, ada empat karakteristik dasar yang berkaitan dengan peran strategik pendidikan nonformal di masyarakat: a) relevan dengan kebutuhan kelompok masyarakat (orang-orang) yang tidak beruntung, b) ditujukan dan memiliki perhatian khusus pada kategori sasaran-sasaran tertentu, c) terfokus pada program yang sesuai dengan kebutuhan, d) fleksibel dalam pengorganisasian dan dalam metoda pembelajaran.

Dalam banyak negarapun pembicaraan masalah pendidikan nonformal menjadi topik-topik khusus, serta dianggap sebagai pendidikan yang mampu memberikan jalan serta pemecahan bagi persoalan-persoalan layanan pendidikan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak terlayani pendidikan formal. Alan Rogers dalam satu bukunya menyatakan bahwa: There is a renewed interest in non-formal education (NFE) today. And it is significant that this interest comes not so much from the so-called ‘Third World‘ (I use this term to refer to poor countries in receipt of aid from rich countries, because many other persons use it as a short-hand). The assembly recognizes that formal educational systems alone cannot respond to chalange of modern society and therefore welcomes to reinforcement by nonformal education. (Alan Rogers, 2004).

Namun demikian dalam membahas pendidikan nonformal selayaknya tidak terlepas dari konsep yang mendasari bagaimana pendidikan nonformal berkembang dengan utuh sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya, oleh karena itu keterkaitan analisis antara pendidikan nonformal dengan community learning, informal education, dan social pedagogi merupakan sesuatu hal yang tetap harus manjadi acuan.

Pembahasan secara original tentang konsep pendidikan nonformal muncul pada tahun 1968 (Coombs 1968), perkembangan pendidikan nonforml begitu pesat terutama ketika pendidikan dirasakan masih banyak kekurangan (Illich 1973), hal tersebut dirasakan tidak hanya di Negara-negara berkembang tetapi merambah sampai ke belahan dunia barat (western) juga sampai ke belahan dunia utara (northern). (Bowles dan Gintis 1976 dan kawan-kawan). Di belahan dunia barat reformasi pendidikan bergerak melalui berbagai perbedaan format, akan tetapi dalam semua perencanaan dan kebijakan-kebijakan yang diambil sangat berkaitan erat dengan pendidikan yang diperlukan bagi negara-negara berkembang mulai tahun 1968 sampai tahun 1986, pada saat itu pendidikan nonformal dirasakan sebagai obat mujarab untuk semua penyakit pendidikan yang dirasakan di tengah-tengah masyarakat (Freire 1972 dan kawan-kawan). Berbagai lembaga pendidikan nonformal dan lembaga lain dibidang pendidikan melakukan intervensi kuat serta mendorong terjadinya perubahan di bidang pendidikan khususnya di negara-negara barat termasuk Amerika Serikat. Di Amerika Serikat perubahan pendidikan dilakukan pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah akademik, seperti yang dilakukan di pusat-pusat penelitian, tempat konsultasi, publikasi dan laporan-laporan lainnya.

Pada banyak hal pendidikan nonformal dirasakan sebagai sebuah formula yang sangat ideal serta lebih resfect dibandingkan dengan pendidikan formal. Namun demikian kita tetap harus merasa bahwa pendidikan nonformal tetap merupakan bagian dari sistem pendidikan yang keberadaannya tidak dapat terpisahkan dengan pendidikan formal apalagi dalam konteks pendidikan sepanjang hayat. Sehingga tidak dirasakan, bahwa pendidikan nonformal lebih hebat dari pendidikan formal, atau pendidikan nonformal lebih rendah dari pendidikan formal. Namun itu harus tetap menjadi catatan penting agar pendidikan formal tidak dirasakan sebagai sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat Pigozzi, menyebutkan bahwa: It could even be described as a temporary ‘necessary evil’ in situations of crisis until formal schooling could be restored (Pigozzi, 1999).

Membicarakan pendidikan nonformal seperti halnya dengan membicarakan salah satu bagian dunia yang terbagi dua secara dikotomis. Salah satu bagian tentang pendidikan formal dan pada bagian lainnya adalah pendidikan nonformal. Namun ketika membicarakan pendidikan nonformal harus sangat hati-hati, karena ada sebagian Negara yang menerjemahkan pendidikan nonformal sesuai dengan kebijakannya masing-masing. Seperti halnya di Jepang secara implementatif pendidikan nonformal tidak terlalu dikenal secara utuh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Masyarakat dan pemerintah Jepang menganggap bahwa pendidikan sosial (social education) itu adalah pendidikan nonformal, karena program-program yang dikembangkan social education sama dengan program-program yang dikembangkan pendidikan nonformal, seperti pendidikan untuk orang dewasa, pendidikan keterampilan dan pendidikan untuk masyarakat pada umumnya melalui Citizens’ public halls atau dikenal dengan Kominkan (community cultural learning centre).

Pada negara-negara lainpun program-program pendidikan, seperti halnya pengembangan sekolah dan perguruan tinggi, dilakukan oleh menteri pendidikan termasuk di dalamnya program (kelas) pendidikan keaksaraan bagi orang dewasa. Ada negara yang mengembangkan pendidikan nonformal oleh lembaga non pemerintah (NGOs), ada yang mengembangkan pendidikan nonformal melalui penyatuan antara pendidikan sekolah dan kegiatan-kegiatan pelatihan di masyarakat yang secara langsung dibina oleh kementrian (pemberdayaan perempuan, kesehatan, tenaga kerja, pemuda dan olah raga serta kebudayaan).

Ada juga sebagian negara yang mengembangkan pendidikan nonformal, dalam bentuk pembelajaran individual, kelompok belajar, kelompok belajar khusus perempuan, dan kelompok-kelompok bimbingan khusus, dimana kegiatan-kegiatan tersebut dikembangkan oleh lembaga-lembaga swasta, LSM, lembaga komersial, serta berbagai lembaga sosial lainnya seperti (keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan gerakan sosial lainnya).

Sejak tahun 1986 diskusi dan debat tentang masalah pendidikan nonformal dikategorikan sebagai bagian dari sejarah panjang tentang pendidikan. Akan tetapi mulai penghujung abad 20 pembicaraan tentang dikotomi pendidikan nonformal sudah mulai berkurang baik dalam jurnal-jurnal, surat kabar maupun majalah pendidikan lainnya, sejalan dengan sudah meningkatnya pemahaman dan kebutuhan akan pendidikan nonformal di tengah-tengah masyarakat. Terutama sejak pesatnya penyelenggaraan program pendidikan nonformal bagi Negara-negara berkembang.

Sejak Jumtien Conference tahun 1990 diskusi tentang pendidikan nonformal lebih diarahkan pada masalah pendidikan untuk semua (education for all), terutama menyangkut kebijakan dan rencana pengembangan education for all bagi negara-negara berkembang, khususnya mengenai pelayanan pendidikan bagi anak-anak. Melalui konsep education for all pendidikan nonformal diharapkan mampu melayani pendidikan mulai tingkat dasar termasuk pendidikan untuk anak-anak usia sekolah sampai pada program-program alternatif untuk melayani pendidikan para pemuda, terutama dikonsentrasikan bagi para pemuda yang tidak sekolah (drop out/putus sekolah) dan tidak berada pada usia sekolah formal. Dengan digulirkannya education for all pendidikan nonformal memiliki program yang sangat luas, tidak hanya melayani pendidikan orang dewasa akan tetapi juga pemuda dan anak-anak yang tidak terlayani pendidikan formal.

Pendidikan nonformal lahir dari pemikiran tentang konsep learning society dan konsep lifelong learning. Learning society lahir dan berkembang sejalan dengan lahirnya peradaban dan pemahaman tentang nilai-nilai pengalaman (pendidikan), nilai-nilai pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan sebagai landasan hidup dan kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Pada proses itulah masyarakat saling mengenal saling belajar saling berkomunikasi dan saling menghargai diantara sesamanya. Djudju Sudjana menjelaskan dalam bukunya Pendidikan Luar Sekolah: ”….istilah pendidikan luar sekolah” telah hadir di dunia ini sama tuanya dengan kehadiran manusia yang berinteraksi dengan lingkungan di muka bumi ini. Setelah jumlah manusia makin berkembang, situasi pendidikan ini muncul dalam kehidupan kelompok dan masyarakat. Kegiatan pendidikan dalam kelompok dan masyarakat telah dilakukan oleh umat manusia jauh sebelum pendidikan sekolah lahir di dalam kehidupan masyarakat. (Djudju Sudjana (2000:63).

Pada konteks pemikiran bagaiman pengorganisasian dan pengelolaan pengetahuan, pengalaman sebagai sebuah standar kehidupan bermasyarakat yang lebih indigenous dan dapat diikuti serta menjadi nilai dan norma seluruh lapisan masyarakat, maka disitulah pendidikan nonformal diperlukan. Karena pendidikan nonformal mampu menyatukan proses learning society dan lifelong learning kedalam sebuah sistem yang terstruktur terorganisir dan menjadi standar dalam pemahaman dan penyampaian pengetahuan, keterampilan atau pengalaman dari individu yang satu ke individu yang lain atau dari masyarakat yang satu ke masyarakat lainnya di luar konteks pendidikan formal. Sehingga learning society dan lifelong learning dalam konsep sejarah pendidikan nonformal dijadikan prinsip dasar dan landasan dalam proses pembelajaran dan pengembangannya. Sebagai sebuah contoh tentang lahirnya pondok pesantren, sebagai sebuah lembaga yang berdasar kepada pemikiran regenerasi Islam, bagaimana pengetahuan tentang keIslaman diturunkan dan disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat melalui media da’wah atau media lainnya. Begitu pula dengan lahirnya konsep social education atau lahirnya Kominkan di masyarakat Jepang.

Dengan melebarnya pelaksanaan pendidikan non-formal sesuai dengan kondisi dan konsep pendidikan sepanjang hayat, serta menjaga mutu dan sensitivitas pendidikan non-formal di tengah-tengah masyarakat, maka lima strategi dasar yang perlu dikembangkan melalui pendidikan nonformal adalah :

1) Pendekatan kemanusiaan (humanistic approach), masyarakat dipandang sebagai subjek pembangunan. Masyarakat diakui memiliki potensi untuk berkembang dan sedemikian rupa ditumbuhkan agar mampu membangun dirinya.

2) Pendekatan partisipatif (participatory approach), mengandung arti, bahwa masyarakat, lembaga-lembaga terkait, dan atau komunitas dilibatkan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat.

3) Pendekatan kolaboratif (collaborative approach), dalam pembangunan masyarakat perlu adanya kerjasama dengan pihak lain (terintegrasi) dan terkoordinasi dan sinergi.

4) Pendekatan berkelanjutan (continuation approach) pembangunan masyarakat dilakukan secara berkesinambungan, untuk itulah pembinaan kader yang berasal dari masyarakat adalah hal yang paling pokok.

5) Pendekatan budaya (cultural approach) penghargaan budaya dan kebiasaan, adat istiadat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dalam pembangunan masyarakat adalah hal yang perlu diperhatikan. (Djudju Sudjana, 2000)

Dengan kelima strategi tersebut, maka pendidikan non-formal seperti apa yang dibutuhkan masyarakat dalam arti program pendidikan non-formal yang mampu menyentuh dan mengangkat masyarakat menjadi lebih baik dalam kehidupannya (better living) yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan (ekonomi), kesadaran akan lingkungan sosialnya, atau masyarakat yang mengerti dan memahami bagaimana membangun dirinya.

Mengacu pada prinsip dan strategi dasar yang perlu diperhatikan pendidikan non-formal dalam rangka perannya di masyarakat adalah:

1) Mengembangkan program-program pendidikan non-formal yang mampu mengembangkan masyarakat, sehingga mereka memilki daya suai (adaptability), daya lentur (flexibility), inovatif dan entrepreneurial attitudes and aptitudes.

2) Mengembangkan program-program pendidikan yang mampu mengangkat kemiskinan masyarakat pedesaan dan perkotaan (rural and urban community development), baik melalui program pendidikan keterampilan maupun jenis program pendidikan lain yang mampu menyentuh kebutuhan nyata dalam kehidupan masyarakat (felt needs).

3) Menemukenali permasalahan-permasalahan masyarakat yang dapat dijadikan atau disentuh melalui peran-peran dan tugas-tugas pendidikan non-formal secara nyata dengan tetap menjaga orisinalitas asas pembangunan masyarakat oleh dan untuk masyarakat itu sendiri (community itself).

4) Mengembangkan program-program pendidikan non-formal dengan tetap mengacu pada teknologi pendidikan non-formal yang serba baru dan inovatif serta berbiaya murah.

Penguatan Pendidikan Non-Formal dalam Membangun Kemandirian

1. Membangun Citra Lembaga Penyelenggara Pendidikan Nonformal (PKBM dan Model Lembaga Layanan Pendidikan Nonformal lainnya)

Salah satu lembaga satuan pendidikan nonformal yang saat ini memberikan layanan pendidikan nonformal kepada masyarakat adalah PKBM (Cummnunity Learning Center). Jumlah PKBM di Indonesia sampai tahun 2006 mencapai 3.064, pada tahun 2010 PKBM meningkat jumlahnya mencapai 4014, dari jumlah tersebut PKBM yang terakreditasi baru sekitar 93 (2,32%) lembaga, PKBM negeri sekitar 95 (2,37%)

Jepang memiliki Kominkan (PKBM) mandiri (independent) atau autonomous Kominkan (Kominkan yang didirikan masyarakat) mencapai 76.883, sedangkan jumlah legal kominkan atau kominkan yang dibayai pemerintah atau didirikan pemerintah kota mencapai 18.000. Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan jumlah PKBM yang ada di Indonesia, begitu pula dengan fasilitas yang dimiliki di dalamnya. Kenyataan ini menunjukkan betapa kurangnya jumlah dan kualitas PKBM dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang perlu dilayani dan membutuhkan program pendidikan nonformal. Oleh Karena itu perlu terobosan baru bagi peningkatan jumlah dan kualitas PKBM ke depan, baik itu pendataan jumlah PKBM, mendorong masyarakat untuk mendirikan PKBM, melakukan akreditasi lembaga dan akreditasi program-program yang dikembangkan PKBM. Akreditasi dilakukan agar reputasi dan pencitraan PKBM ke depan lebih baik lagi. Di samping itu pula perlu adanya keseriusan pemerintah dalam mengembangkan dan membina PKBM serta lembaga satuan penyelenggaran pendidikan nonformal lainnya, terutama melalui penetepan peraturan khusus (perundangan) dalam rangka memberikan penguatan kepada lembaga-lembaga tersebut. Hal itu seperti telah dilakukan Pemerintah Jepang terhadap Kominkan melalui shakai kyoiku atau aturan tentang life long learning promotion low tahun 1990.

Hal lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan kerjasama dengan pengelola PKBM untuk menata ulang struktur dan organisasi PKBM agar kekuatan lembaga dan kapabilatas manejemen PKBM lebih profesional.

Disamping penguatan PKBM, pemerintah juga perlu memberikan penguatan kepada lembaga lain non PKBM serta mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pengembangan model-model lembaga layanan program pendidikan nonformal lainnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian model layanan pendidikan nonformal seperti ini perlu adanya peraturan khusus (standarisasi), agar pengembangannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Lembaga-lembaga yang secara khusus mengembangan layanan program pendidikan nonformal baik itu PKBM maupun lembaga lainnya harus diorganisasikan dalam cara-cara yang dapat menjamin keberlanjutan program, juga pengembangan program yang diversifikasi ke arah penguatan kelembagaan ekonomi sehingga program-program yang dikembangkan mampu membangun kemandirian masyarakat.

2. Meningkatkan Kualitas dan Kuntitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi).

Seperti dijelaskan pada bagian awal tulisan ini, bahwa kehadiran pendidikan nonformal (pendidikan luar sekolah), tentu saja dimaksudkan dan diharapkan untuk dapat memberikan layanan terbaik yang bermutu sehingga benar-benar bisa menjawab kebutuhan belajar masyarakat (peserta didik) yang menghajatkannya (Sanafiah Faisal, 2007). Untuk itu, diperlukan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang dapat diandalkan. Karena, keberlangsungan beserta kinerja bermutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal akan sangat bergantung pada kemampuan dan profesionalisme mereka, lebih-lebih dalam pengorganisasian program pembelajaran di luar sistem persekolahan yang menuntut lebih banyak terobosan dan keluwesan di dalam memenuhi kebutuhan, kesempatan, dan aspirasi masyarakat sebagai peserta didik (Smith dan Offerman, 1989, 249-257; Elting, 1975: 21-22).

Tuntutan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam membina dan mengembangkan pembelajaran di luar sistem persekolahan juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber-sumber dan peluang belajar yang memungkinkan, tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan, kesempatan, dan aspirasi peserta didik (warga belajar). Hal demikian itu mengharuskan (standar) kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal (tutor, pamong, trainers, laboran, pengelola program, penilik dikmas) yang memiliki extraordinary knowledge atau bertingkat tenaga profesional (Wilson dan Hayes, 2000: 18). Itu menunjukkan betapa pentingnya standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal yang sejalan dengan tuntutan profesionalisasi program layanan pendidikan di luar sistem persekolahan. Hal tersebut sesuai dengan gagasan utama yang melahirkan ”spesialisasi pendidikan di luar sistem persekolahan” sebagai suatu bidang kajian ilmiah (field of study) dan bidang profesi (field of practice) tersendiri; kehadiran bidang spesialisasi ini semenjak awal memang dimaksudkan untuk memperbaiki praktik pendidikan yang berlangsung di luar sistem persekolahan, apa pun tujuannya, serta siapapun penyelenggara dan peserta didiknya (Wilson dan Hayes, 2000: 6; Courtney, 1989: 18-19).

Merujuk ke arah pemikiran tadi, peningkatan kualifikasi akademik dan pendidikan profesi pendidik dan tenaga kependidikan nonformal dihadapakan kedalam berbagai tantangan dan perkembangan mutakhir pendidikan (pendidikan nonformal), yang menyangkut keragaman peserta didik/warga belajar keragaman program dan perkembangan mutakhir model-model pembelajaran (Alan Rogers 2004). Di samping itu pula dampak pasar dan kebutuhan akan program-program pendidikan nonformal yang berkesinambungan dimana peran pendidikan nonformal sebagai jembatan antara pendidikan formal dengan dunia kerja (bridging gap) akan semakin jelas manakala didukung oleh pendidik dan tenaga-tenaga kependidikan nonformal yang profesional dan memiliki kompetensi tinggi. Khusus untuk pendidikan profesi bagi pendidik pendidikan nonformal perlu ditata ulang terutama rancang bangun sistem manajemen pendidikan pendidik di lingkungan pendidikan nonformal, model kurikumunya serta penguatan LPTK/perguruan tinggi yang membidanginya dan tidak hanya sekedar ikut-ikutan (follower) kepada apa yang telah dilakukan oleh pendidikan profesi guru formal, oleh karena itu penetapan payung hukum, penetapan LPTK dan standar pengelolaannya harus terintegrasi dan mulai dikembangkan. Hal itu akan menentukan sistem (standar) kualifikasi pendidik pendidikan nonformal, pengelolaan sumberdaya pendidik pendidikan nonformal, juga model insentif yang diterapkan terutama menyangkut reputasi dan finansial. Sebagai sebuah ilustrasi tunjangan bagi pendidik pendidikan nonformal (tutor kesetaraan) hanya Rp.125,000/bulan bandingkan dengan tujangan profesi guru hampir mencapai 100% gaji pokok. Padahal keduanya memiliki peran dan tugas yang sama mencerdaskan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. (Standar Pendidikan Nasional No. 19 tahun 2005.)

3. Standarisasi Program Pendidikan Nonformal

Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar pendidikan nasional bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. (Standar Pendidikan Nasional No.19 tahun 2005).

Atas dasar itulah semua penyelenggaraan pendidikan nonformal seperti; program (isi dan proses), pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggara (pengelola), sarana prasarana yang dibutuhkan, kompetensi lulusan, pembiayaan dan penilaiaan pendidikan, harus mengacu ke dalam standar-standar yang telah ditetapkan. Namun demikian saat ini dirasakan sangat sulit sekali bagi sebuah penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk ikut standar minimal sekalipun. Karena masih banyak sekali penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal yang tertatih-tatih jangankan tersentuh teknologi informasi yang semakin canggih, atau ikut berlomba menjadi penyelenggara pendidikan nonformal bertaraf internasional (PKBM bertaraf internasional) seperti halnya sekolah (RSBI), untuk sekedar mendapatkan bahan ajar yang representative saja menjadi sebuah barang langka (impian). Banyak sekali tutor/pendidik dan warga belajar (peserta didik) di kundasang, sandakan, daerah perbatasan dengan Negara Malaysia, atau di daerah pedalaman yang harus berjalan belasan kilometer menuju tempat belajar namun setelah datang ke tempat belajar ternyata kelasnya hanya cocok untuk dihuni kerbau. Bagaimana kondisi ini apabila dikaitkan dengan standar pendidikan nonformal yang sudah dilahirkan (dipermenkan), kapan akan diperoleh PKBM dan penyelenggara satuan pendidikan nonformal lainnya yang bermutu, proses pembelajaran tertatih tatih (gasps) lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan siap menatap masa depan apabila kondisi seperti itu tetap dibiarkan. Untuk itulah sentuhan para pemikir, praktisi pendidikan nonformal dan agen pembaharu pendidikan sangat dibutuhkan, sehingga mampu mendorong masyarakat, dunia swata, dan lembaga-lembaga lainnya agar berpartisipasi secara penuh dalam membangun dan mengembangkan penyelenggaraan satuan-stauan pendidikan nonformal yang lebih representative, dan sesuai standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan.

Disamping itu pula penguatan peran-peran penjamin mutu pendidikan non formal, BPPNFI, BPKB, SKB sebagai pengembang model program, model pembelajaran dan peran-peran lainnya untuk terus giat dan melakukan kerjasama dengan masyarakat, perguruan tinggi/LPTK dan lembaga lain yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan nonformal untuk tidak henti-hentinya membantu masyarakat membantu para penyelengara pendidikan nonformal, membantu dan meningkatkan kemampuan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pada akhirnya mutu pendidikan nonformal bukan merupakan isapan jempol belaka akan tetapi betul-betul dapat terwujud sesuai dengan tuntutan standar pendidikan nasional, yakni mampu melahirkan lulusan (warga belajar/peserta didik) yang mandiri dan bermartabat.

4. Meningkatkan Reputasi Akademik bagi Jurusan PLS

Modal utama tenaga profesional pendidikan nonformal untuk dapat mengembangkan program, mengembangkan pembelajaran, membangun jejaring, meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengelola program pendidikan nonformal secara efektif dan menjanjikan, adalah dihasilkan melalui Perguruan Tinggi/LPTK yang juga bermutu tinggi dan unggul. Karena Perguruan Tinggi/LPTK itulah yang selama ini membina dan mengembangkan konsep pengembangan pendidikan nonformal (PNF) secara utuh sesui dengan tuntutan lapangan (pendidikan masyarakat).

Meningkatnya teknologi pembelejaran pendidikan nonformal, beragamnya satuan penyelenggara pendidikan nonformal, beragamnya jenis program yang dikembangkan, permasalahan-permasalahan pendidikan nonformal, semakin tingginya tuntutan akan layanan pendidikan nonformal serta tuntutan pemerintah dan masyarakat akan mutu profesi pendidikan nonformal, maka seyogyanya perguruan tinggi/LPTK yang memiliki jurusan PLS perlu melakukan berbagai pembaharuan. Salah satu pembaharuan yang harus dilakukan adalah merumuskan kembali visi, misi dan tujuan yang selaras dengan perkembangan pendidikan nonformal saat ini. Untuk menjawab hal itu diperlukan rencana aksi (action plan), berbagai terobosan, riset (penelitian lapangan), pengkajian berbagai ilmu, teori dan model-model praktik yang selama ini telah dikembangkan di dunia pendidikan nonformal. Oleh karena itu beberapa kegiatan yang sekiranya dapat dilakukan adalah:

a. Mengembangkan visi masa depan pendidikan luar sekolah sebagai satu-satunya jurusan yang membidangi dan menghasilkan lulusan yang secara profesioanl dan kompeten dalam bidang pendidikan nonformal.

b. Mengkaji kembali struktur dan isi kurikulum jurusan pendidikan luar sekolah yang sesuai dengan tuntutan profesi pendidikan nonformal dan perkembangan mutakhir keilmuan dan teori-teori pendidikan terutama keilmuan dan teori pendidikan nonformal.

c. Meningkatkan reputasi akademik jurusan melalui berbagai kegiatan; penelitian, penerbitan jurnal terakreditasi, penulisan buku-buku Pendidikan Nonformal (PLS), mengembangkan model-model pembelajaran yang berdasar pada prinsip andragogi sehingga model-model tersebut dapat diakses secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat, melakukan seminar-seminar nasional dan internasional, melakukan kerjasama nasional dan internasional (Univesitas/PT dan lembaga PNF lainnya), mengembangkan manajemen profesional untuk mencapai standar nasional pendidikan (SNP), sertifikasi organisasi internasional (Internasional Organiztion for standardization atau ISO), akreditasi BAN dan akreditasi badan atau asosiasi profesi nasional dan internasional, haki, dan standar internasional lainnya.

d. Menguatkan kembali laboratorium belajar masyarakat, sebagai tempat program latihan profesi mahasiswa, baik melalui desa PLS, kampung PLS maupun bentuk lain yang serupa.

e. Menggairahkan kembali asosiasi-asosiasi profesi pendidikan nonformal, APPNFI, ISPPSI, IKAPNFI, sebagai wadah mpenyalur aspirasi profesi pendidikan nonformal dan penjaminan mutu melalui asosiasi profesi.

f. Melakukan pertemuan berkala antar taman sejawat dilingkungan Jurusan PLS (temu colegial), untuk membahas berbagai permasalahan pendidikan nonformal terutama penguatan profesi pendidikan nonformal, melalui berbagai kajian ilmiah, kompetensi

g. Dengan beragamnya jenis dan bentuk layanan pendidikan nonformal, dirasa perlu Jurusan Pendidikan Luar Sekolah dikembangkan menjadi sebuah Fakultas PLS, namun demikian untuk menuju kearah itu perlu pengkajian (penelitian) yang mendalam dan strategis agar keberadaan Fakultas PLS betul betul dibutuhkan dan mampu menjawab tuntutan dan tantangan pembangunan pendidikan nonformal ke depan.

Daftar Bacaan

Brembeck dan T.J. Thomson (1973). New Strategies for Educational Development, Toronto, Heath Company,

Connors, D.M., (1968), Strategies for Development, Ottawa: Development Press.

Daoed Yusuf, (1976). Ketenaga kerjaan dan Entrepreneurship, Makalah, Seminar, Jakarta Universitas Indonesia.

Don Martindale, (1975), Hondbook of contemporary development in world sociology, Greenwoo Press.

Durkheim, E. (1961). Moral education: A study in the theory & aplication of the sociology of education. New York. The Free Press.

Elting, AW (1975). Characteritic of facilitator: The Ecuador project and beyond. Amherst, MA. Center for International Education University of Massachusetts.

Faisal, S., (2006). Mengokohkan program layanan PLS: Hajatkan profesionalisme dan pembangunan sistem. Presentasi pada seminar nasional PLS di Universitas Gorontalo.

Gouldner and Poloma, (1973) For Sociology, New York; Basic Books

James W. Botskin, (1984) No limits to learning: Bridging the human gap, Oxford. Pergamon Press.

Illich, I. (1973), De-Schooling Society, Hardmonsworth:Penguin

Jarvis, P., (1983), Professional Education, London: Croom Helm, Ltd.,

Knowless, M., S., (1975), Self Directed Learning, A Guide for Learners and Teachers, Chicago: Association Press and Follet Publishing Company.

……………, (1980), The Modern Practice of Adult Education, Andragogy versus Pedagogy, New York: Association Press.

Kurt Lewin (1947), Feedback problems of social diagnosis and action, Human relation, United States, Longman

McCleland, D., dan Winter, D., (1969), Motivating Economic Achievement, New York: The Free Press.

Rogers,A. (2003), What is the difference? a new critique of adult learning and teaching , Leicester: NIACE

………………(1993), Adult Learning for Development. London. Cassel.

Sagir, S., (1992), Peran Pendidikan Nonformal Dalam Meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja, Bandung: IKIP, PLS.

…………,(1986) Pendidikan Luar Sekolah dan Entrepreneurship, PLS, IKIP, Bandung,

Shihab, Q., (2000), Secercah Cahaya Ilahi, Bandung: Mizan

Smith, D. Dan M.J. Offerman (1989), “The management of Adult and Continuing Education”. Handbook of Adult and Continuing Education. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

Srinivasan, L., (1990), Tools for Community Participation, New York: PROWWSS/UNDP.

Sudjana, Dj., (2000), Pendidikan Luar Sekolah, Wawasan Sejarah Perkembangan Falsafah dan Teori Pendukung Asas, Bandung: Nusantara Press.

Toffler, Hedi and Gibson, R., (1998), Rethinking the Future, Jakarta: Gramedia

Wilson, A.1. dan E-R. Hayes (2000), “On Thought and Action in Adult and Continuing Education”, Handbook of Adult and Continuing Education. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

UNESCO, (1993), Learning to be (Prepared by Faure, E. Et all) Paris; UNESCO.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional.

Kominkan, (2006). History of Education, establishment and operation of the Kominkan (Community cultural of Learning Centres). www. oise.utoronto.ca/…/assignment1/1949kominkan.html

Wasty Soemanto, (1976). Sekuncup ide operasional Pendidikan Wiraswasta, Jakarta, Bina Aksara

(UN. (1956). Social Progress through Community Development, New York, United Nations

Smith, D. Dan M.J. Offerman (1989), “The management of Adult and Continuing Education”. Handbook of Adult and Continuing Education. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

Wilson, A.1. dan E-R. Hayes (2000), “On Thought and Action in Adult and Continuing Education”, Handbook of Adult and Continuing Education. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

*)beberapa data tidak ditampilkan,krn keterbatasan blog.

PENGAJARAN TERPADU

2010-09-07T02:51:00.000-07:00

Beranjak dari fenomena-fenomena pengajaran yang monoton, terpaku pada target kurikula, dan cenderung menjadikan murid "bergantung" (kurang mandiri), ide ini kutulis sambil menunggu saat buka puasa (shaum).
Ketika saya murid SD, masih kuingat bagaimana Guru mendidikku untuk menggunakan pensil sampai sependek pensil itu tak bisa/sulit digunakan (kira-kira 2 cm). Kita tahu bahwa panjang batang pensil kira-kira 20 cm, dan dapat digunakan hingga 18 cm. Artinya ketika pensil itu pendek (sulit digunakan/dipegang untuk menulis), Guru memberikan kiat - menyambungkan pensil yg telah menjadi pendek itu dengan kertas yang digulungkan pada pensil tersebut, sehingga pensil 'seolah' tetap panjang dan mudah digunakan untuk menulis.
Pengalaman lain, Guru kelas mewajibkan saya dan beberapa murid lain untuk menanam dan memelihara pohon. Dan proses penanaman - pemeliharaan pohon tersebut dicatat untuk dilaporkan setiap minggu di depan kelas.
Dari dua pengalaman tersebut diatas, saya berfikir ITULAH YANG DISEBUT PENGAJARAN TERPADU. Terpadu antara materi pelajaran dengan potensi dan kearifan lokal serta kondisi perkembangan psikologi murid. "Pendidikan pensil"- saya sebut begitu saja- supaya mudah - mengandung makna effisiensi - menghemat. Menghemat bahan baku (untuk pensil-secara makro) dan menghemat anggaran rumah tangga orang tua murid. Disamping menumbuhkan sikap kreatif - merekayasa potensi lokal untuk memecahkan masalah (gulungan kertas sbg potensi pemecah masalah). ----------bersambung---------

Peluang Usaha Untuk Anda: Asap Cair Tempurung Kelapa

2010-05-06T02:03:00.000-07:00

Peluang Usaha Untuk Anda: Asap Cair Tempurung Kelapa

MEMELIHARA ILMU MENUAI MANFAAT

2010-05-04T06:09:00.000-07:00

Saat kutulis tulisan ini suasana ujian nasional tengah dilaksanakan. Ujian nasional tingkat SMA dan SMP telah usai - tersisa ujian nasional tingkat SD yang baru menginjak haari ke-2.

Dulu saat aku masih usia SD, orangtuaku sering mengingatkan tentang menghafal pelajaran sekolah, karena dalam persepsinya sekolah adalah wadah para pelajar menghafal pelajaran. Hal itu tak salah. Karena hampir sebagian besar orang saat itu, termasuk para guru selalu mengingatkan muridnya untuk menghafal pelajaran.

Saat inipun suasana menghafal masih kental dilakukan oleh para pelajar, bisa jadi termasuk mahasiswa. Hal tersebut sebenarnya sangat merugikan dunia keilmuan - dunia pengembangan ilmu. Sebab ilmu hanya dihafalkan, ketika bertemu dengan permasalahan hidup-maka ilmu itu tidak bisa memecahkannya. Permasalahan tidak bisa hanya dipecahkan oleh hafalan.

Supaya kita mampu memecahkan masalah dalam kehidupan, maka ilmu yang kita hafal perlu dipelihara. Bagaimana memelihara ilmu? Minimal ada 4 (empat) tahap, yaitu : tahap pertama, menghafal ilmu, tahap kedua memikirkan, merasionalkan, melogikakan ilmu; tahap ketiga, meyakini ilmu (ikhlash menerima kebenarannya); dan tahap keempat, mengimplementasikan ilmu.

2010-05-03T21:25:00.001-07:00

MAKSUD BAIK BERUJUNG KEMATIAN

2010-05-03T20:16:00.000-07:00

Alkisah di hutan belantara berkumpullah sekelompok kera dan sekelompok ikan, yang satu sama lain saling bertetangga dan hidup tenteram. Setiap hari kera-kera mencari makan di dahan dan pohon-pohon yang tumbuh di pinggir aliran sungai. Pada aliran sungai inilah ikan-ikan hidup dan mencari makan. Kehidupan mereka rukun dan damai. Kelompok kera dan ikan selalu bertegur sapa satu sama lain, bercengkerama dan bersenda gurau.
Pada suatu saat, di musim hujan terjadilah hujan deras dan berlangsung lama, yang mengakibatkan banjir melanda sungai dan wilayah hutan tersebut. Para kera menyelamatkan diri dengan menetap di atas pohon dan dahan-dahan pohon yang berada di atas aliran banjir itu. Sementara para ikan berloncatan kegirangan karena banyaknya makanan yang terbawa air banjir itu. Dengan perhatian penuh para kera memperhatikan ikan-ikan yang berloncatan itu, dan dalam benaknya menganggap bahwa ikan-ikan itu sedang menghadapi bencana banjir, dan harus ditolong dengan segera. Terdorong rasa kesetiakawanan dan "perikehewanan" para kera menangkap ikan-ikan tersebut dan 'mengamankannya' di atas dahan selayaknya para kera mengamankan dirinya itu. Sesaat, para kera merasa gembira atas kesuksesannya menolong para ikan itu dari bencana banjir dan menempatkannya di atas dahan supaya aman. Akan tetapi, setelah beberapa saat.... para ikan yang 'diamankan' di atas dahan itu tidak bergerak. Maka...... bersedihlah para kera demi melihat teman-temannya tidak bergerak - diam - di atas dahan.
Setelah peristiwa itu......... senyaplah belantara itu.
Mengapa hal itu terjadi? Apa yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut, dikaitkan dengan peluncuran program-program pemberdayaan masyarakat? Apakah kita sering berada pada posisi kera atau ikan ?................................SELAMAT MENCERMATI dan MENELAAH.

KOMUNIKASI "WAW ALIF"

2010-04-16T07:00:00.000-07:00

Alkisah diceritakan sepasang muda mudi beda kebangsaan menjalin persahabatan.
Sang pemuda berbangsa Arab dengan perawakan tinggi besar, sedangkan Sang pemudi berbangsa Tionghoa (China) dengan perawakan sedang. Karena keduanya tinggal di wilayah Pasundan, keduanya, juga keluarganya pandai berbahasa Sunda, disamping bahasa nenek moyangnya, yaitu Bahasa Arab dan Bahasa China Mandarin.
Sang Pemuda Arab setiap harinya berkegiatan berniaga, dan suka memasak di waktu-waktu senggangnya. Sementara itu, Sang Pemudi China setiap harinya mengajar anak-anak di taman kelompok bermain. Hampir setiap sore hari Sang Pemudi China ini bertugas memandikan keponakannya yang berumur 6 (enam) tahunan.
Karena seringnya bertemu, bertukar fikiran, dan bercengkerama bersama, persahabatan keduanya berubah menjadi berpacaran, yang 14 bulan berikutnya mereka berjanji setia untuk hidup berdampingan sebagai suami-istri.
Pada suatu sore, Sang Pemuda didampingi ayah dan ibunya melamar Sang Pemudi China di kediaman keluarga Sang Pemudi dan diterimalah lamaran itu. Waktu pernikahanpun kemudian disepakati oleh kedua keluarga yang berbahagia itu.
Pada hari pernikahan tersebut banyak para tamu yang hadir memberikan do'a restunya kepada kedua mempelai. Setelah upacara dan resepsi pernikahan usai, malam itu kedua mempelai bergegas menuju kamar pengantin. Selayaknya pengantin baru, maka keduanya pun bersiap untuk mencurahkan cinta kasihnya masing-masing pada malam pertama itu.
Sang pengantin perempuan dalam posisi berbaring sambil menatap, memperhatikan, dan menghayalkan keberadaan Sang Pengantin laki-laki yang saat itu berada di depannya dan sedang menanggalkan pakaiannya.
Helai demi helai pakaian yang menutupi tubuh tinggi besarnya dibuka dan ditanggalkan. Mulai baju, kaos dalam dan sebagainya. Ketika Sang Pengantin laki-laki melepaskan kain terakhir yang menutupi bagian vitalnya, dan saat itu perhatian Sang Pengantin Perempuanpun tertuju ke arah itu, disertai dorongan berbagai khayalan, keinginan dan perasaan kagum - kaget - senang yang berkumpul dalam dadanya, dengan serta merta Sang Pengantin Perempuan berteriak tertahan :...." Waw.!!!.".
Demi mendengar itu, Sang Pengantin laki-laki merespon dengan kasih : ... Neng, jangan begitu,... ini bukan 'waw' - tapi... 'alif'.

PERKEDEL OH PERKEDEL

2010-02-22T07:21:00.000-08:00

Ketika anda membaca judul di atas, apa yang terfikirkan? Bisa jadi makanan jenis perkedel yang anda fikirkan. Dalam tulisan ini bukan itu yang dimaksudkan. Perkedel dimaknai sebagai kependekan dari Pertemuan Rutin Kaji Efektivitas Model. Istilah tersebut terinspirasi oleh seseorang Pamong Belajar (sebutan tenaga fungsional kependidikan nonformal) yang sangat menyenangi perkedel ini. Perkedel erat dengan tugas pokok pamong belajar, terutama tugas pengembangan model program dan pembelajaran pendidikan nonformal dan informal.
Pengembangan model sangat menuntut pertemuan-pertemuan analisis terhadap gejala, perkembangan suatu prosedur, dan masalah-masalah yang muncul dalam prosedur tersebut. Pertemuan ini berlangsung secara rutin dan insidental, yang pada dasarnya bertujuan untuk menemukan model yang efektif, yaitu model yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Karena aktivitas utama pertemuan tersebut adalah analisis/pengkajian, maka pada akhirnya disebutlah pertemuan itu dengan nama PerKEdel.

MASIH CARA TRADISIONAL, KASIHAN RAKYAT

2009-07-23T19:53:00.000-07:00

Sebagai seorang muslim tentu selalu berusaha agar hari esok lebih baik dari hari ini. Dalam hal pengucuran Bantuan Operasional Program-BOP Kursus dan PKH Kepemudaan (dulu dikenal blockgrant) pun saya selalu berusaha untuk lebih baik daripada yang sudah dilakukan pada tahun yang lalu. Usaha itu telah saya koordinasikan dengan penanggungjawab program dan disepakati salah satunya tentang prosedur dan kualifikasi tenaga penilaiannya. Pendek kata saya diminta sebagai salah satu unsur tim penilai dan mengkoordinir penilaian proposal BOP Kursus. Awalnya berjalan sesuai dengan rancangan dan kesepakatan, tetapi pada saat mobilisasi tenaga visitor/verifikator rancangan dan kesepakatan mulai "dikhianati". Kualifikasi visitor/verifikator dibuat serampangan (saenake dewek). Kemudian tim verifikator tidak disiapkan sepenuh hati (termasuk instrumennya), dan setelah verifikasi tidak pula dibuat SIDANG PENETAPAN PENERIMA BOP yang diikuti tim penilai, verifikator dan penanggungjawab BOP. Yang lebih "parah" Surat Keputusan Lembaga penerima BOP terbit tanpa dasar berita acara penilaian BOP (sbg unsur tim penilai, saya belum pernah menandatangani berita acara tsb). INILAH CARA-CARA TRADISIONAL KERJA BIROKRAT YANG MENCEDERAI KEPERCAYAAN RAKYAT. astaghfirullah aladziim.

LEMBAGA ManTep

2008-12-22T02:03:00.000-08:00

Lembaga apapun terutama lembaga yang bergerak dalam pengembangan dan pelayanan masyarakat harus mampu menjadikan dirinya sebagai lembaga ManTep. Pembaca yang budiman dan kritis tentu bertanya, apa yang dimaksud lembaga ManTep?. Dalam peristilahan sehari-hari - mantep (bahasa Indonesia : mantap) merupakan produk sikap dan prilaku manusia yang memilih, menetapkan, mengukuhkan sesuatu setelah mempertimbangkan berbagai hal. Pada tulisan ini, ManTep dimaksudkan sebagai akronim dari kata Man, yang berarti manajebel (manageable), mandiri, dan Tep, yang berarti terpercaya.

Suatu lembaga dinyatakan manajebel ketika lembaga tersebut menampilkan tanda-tanda manajemen yang dilakukannya. Misalnya perencanaan kegiatan lembaga tersebut dilakukan berdasar kaidah-kaidah perencanaan dan mempertimbangkan segala informasi potensi/sumber daya dan permasalahan yang disandang/terjadi di lingkungan internal dan eksternal lembaga tersebut. Salah satu pertanyaan sederhana yang dapat diajukan untuk mengukur kemanajebelan suatu lembaga adalah : Apakah perencanaan kegiatan lembaga tersebut berdasarkan data/informasi yang valid dan realible ?

Mandiri dimaknai (idealnya) tidak bergantung pada apapun dan kepada siapapun. Sejatinya, siapapun tidak bisa mandiri. Oleh sebab itu, mandiri dalam tulisan ini dimaksudkan berusaha sebesar-besarnya tanpa bantuan pihak lain. Lembaga mandiri adalah lembaga yang eksis dan beroperasi atas kemampuan dirinya sendiri dengan sekecil-kecilnya bantuan dari pihak lain.

Terpercaya dimaknai bahwa lembaga mampu menumbuhkan dan memelihara kepercayaan semua pihak yang berinteraksi dengan lembaga tersebut.

Lembaga ManTep adalah suatu lembaga yang dikelola sesuai kaidah dan norma manajemen, mengedepankan optimalisasi sumberdaya atau kemampuan internal lembaga dan kepercayaan pelanggan dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan lembaga tersebut.

Setelah kita sepaham tentang makna lembaga ManTep, pertanyaan berikut yang perlu dikedepankan adalah bagaimana caranya mewujudkan lembaga ManTep tersebut ?. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menggapai hal itu, yang pada umumnya dapat dikategorikan menjadi :

1. Kategori aqidah dan ahlaq.

Setiap program/kegiatan lembaga harus dilaksanakan atas dasar Pengabdian kepada Allah SWT (……tidak Aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaKu—al qur’an. ), dan sebenar-benarnya mengedepankan empat pilar/prilaku utama :

a. Program/kegiatan dilaksanakan secara benar;

b. Jujur dalam melaksanakan program/kegiatan;

c. Program/kegiatan merupakan karya cerdas dan dilaksanakan secara cerdas; dan

d. Komunikasi sebagai cara utama dalam menggagas dan melaksanakan program/kegiatan.

2. Kategori teknis.

a. Perencanaan berbasis data;

Lembaga modern selalu bergerak atas dasar analisis data (SWOT) yang benar. Untuk ini, lembaga ManTep harus memiliki data dasar dan peta tentang program dan cakupan kelompok sasarannya, peta potensi/sumberdaya dan masalah.

b. Pengorganisasian dengan mengedepankan optimalisasi sumber daya internal dan bersifat kaya fungsi;

Implementasi analisis sumber daya manusia yang dimiliki lembaga (internal) maupun potensi sumber daya manusia yang dapat di-outsourcing-kan dengan program lembaga (eksternal) adalah formulasi organisasi penyelenggara lembaga dan program, termasuk di dalamnya deskripsi tugas masing-masing unsur organisasi tersebut.

c. Pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan effesien;

Wujud pemecahan masalah adalah orientasi utama pelaksanaan program/kegiatan. Sehingga efesiensi dan effektivitasnya sangat bergantung pada kualitas dan kecepatan pemecahan masalah, yang pada akhirnya menyejahterakan kelompok sasaran langsung dari program lembga tersebut.

d. Pengendalian program dan lembaga secara benar.

Kegiatan ini berfungsi untuk menjaga agar program tetap mampu memecahkan masalah yang dihadapi kelompok sasaran.

Rakyat pun ikut berKORUPSI

2008-12-19T01:06:00.000-08:00

Secara sadar, kita setuju bahwa korupsi harus kita berantas. Akan tetapi sebagai pribadi ataupun masyarakat kondisi kita sering terpojok untuk menyetujui (dengan tekanan tertentu) berlangsungnya korupsi yang dilakukan aparat pemerintah. Contohnya seperti kasus yang dipertanyakan peserta pelatihan manajemen PKBM. Pada suatu sessi pembelajaran tentang pemandirian PKBM, demi menanggapi topik starter "Pemandirian PKBM perlu dilandasi oleh niat beribadah kepada Khaliq (Pencipta), dan mengedepankan prilaku jujur, benar, komunikatif, dan cerdas sebagai pilar pemandiriannya" , seorang peserta menanyakan tentang bantuan blockgrant untuk PKBM yang tidak penuh diterimanya, apakah hal itu menyalahi landasan dan pilar pemandirian ?. Dalam diskusi selanjutnya disepakati bahwa apa yang dilakukannya jelas salah, karena nilai kejujuran dan kebenaran diberangus. Kemudian akibatnya dengan terpaksa menerima blockgrant yang dipotong secara illegal oleh aparat. Kondisi tersebut secara sadar telah menciptakan kondusifitas terjadinya korupsi. Lain halnya, ketika kita sebagai masyarakat tidak mau menerima blockgrant yang tak utuh itu. Sikap ini sebetulnya yang harus dilakukan masyarakat, walau kemungkinannya blockgrant itu akan lepas dari kita. Sikap hitam putih inilah yang harus diwujudkan oleh kita pengelola PKBM dalam menyikapi blockgrant. Sehingga pemandirian PKBM secara berkah dan ikhlas dapat terwujud.

LAGI LAGI GRATIFIKASI, KAGET AKU

2008-09-24T23:39:00.000-07:00

Masih tentang pengalamanku berhubungan dengan gratifikasi. Ceritanya begini, suatu saat diselenggarakan acara penandatanganan kerjasama penerimaan bockgrant penyelenggaraan pendidikaan nonformal antara penyalur (BP-PNFI) dengan penerima blockgrant. Saat itu acara diselenggarakan tidak begitu formal, undangan pun dibuat hanya melalui telepon atau SMS. Saya menawarkan diri kepada teman-teman "penyelenggara" acara tersebut untuk menyampaikan penjelasan tentang misi program yang perlu diselenggarakan oleh penerima blockgrant. Penjelasanpun saya lakukan. Selesai penjelasan dan dialog, pada saat para peserta menunggu giliran untuk penandatanganan- seorang peserta dari unsur SKB menanyakan kepada saya tentang bagaimana "komitmen" kami sebagai penerima terhadap lembaga penyalur (BP-PNFI). Ketika saya jelaskan 3 komitmen seperti saya sebutkan pada uraian terdahulu, penanya menjawab bukan itu maksudnya. Yang dia maksud adalah berapa persen atau rupiah yang perlu dia setorkan kepada penyalur. Demi mendengar itu saya tertegun dan kaget. Saya sampaikan kepada penanya, bahwa hal itu tidak ada dalam kebijakan lembaga BP-PNFI. Tetapi penanya tidak puas dengan jawaban saya, dan diapun menyampaikan alasan bahwa hal itu telah terjadi pada kasus blockgrant tahap I. Akhirnya, saya sampaikan bahwa BP-PNFI sepengetahuan saya tidak memiliki kebijakan "komitmen" seperti itu. Penanya mengomentari pernyataan saya itu, seperti ini : Saya sudah setor sejumlah uang kira-kira 3-5 % dari nilai blockgrant yang kami terima kepada bapak X, dan untuk yang inipun saya akan tanyakan langsung saja ke bapak X.
Seminggu setelah itu, saya berkesempatan mendampingi bos saya untuk orientasi lapangan ke berbagai program dan SKB (bos saya orang baru di PNFI), saya coba mencari data verifikatif tentang "setoran" itu. Dan saya semakin kaget dan semakin tercengang ketika diperoleh penjelasan bahwa jumlah yang disetor limapuluh juta rupiah. Astaghfirullah al adzim. Apakah ini benar adanya atau tidak, hanya Allah yang tahu dan mereka yang melakukannya yang tahu, karena semua itu biasanya dilakukan tanpa kwitansi atau bukti yang lazim.

Ide: Kelembagaan, tenaga dan program PNFI

2008-09-16T02:22:00.000-07:00

I AM Ethic bagi PELATIH

2008-09-15T20:51:00.000-07:00

Sebagai pelatih atau pendidik mau tidak mau kita harus memiliki kemampuan yang mendukung terhadap kompetensi seorang pelatih. Berbagai literatur, terakhir Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mempublikasikan standar kompetensi pendidik (guru). Belajar dari berbagai literatur yang ada, dan dengan maksud memudahkan pemahaman dan penerapannya, kemampuan/kompetensi minimal seorang pelatih terangkum dalam pernyataan I AM Ethic (baca: I am ethic). I- berarti Isi. Artinya, seorang pelatih harus menguasai isi/content/materi pelatihan. Penguasaan pelatih terhadap materi paling tidak mencakup filosofi, teori, sistematika, prosedur implementasi, dan berbagai kiat pemecahan masalah saat implementasi materi tersebut dalam kehidupan nyata. A-berarti Audience. Artinya, seorang pelatih harus menguasai atau memahami peserta didik, baik secara umum maupun khas individu per individu. Pemahaman pelatih terhadap peserta didik minimal berkenaan dengan nama, usia, status marital, agama/kepercayaan, persepsi/pemahaman awal terhadap materi pelatihan, pekerjaan, status dalam lembaga tempat kerja atau status sosial, kebiasaan belajar, dan kebutuhan belajarnya. M-berarti Metodologi. Artinya, seorang pelatih harus memahami dan menguasai metodologi pembelajaran, yaitu berkenaan dengan pemilihan dan penggunaan metode dan kiat memproses pembelajaran, pemilihan dan penggunaan media belajar, pembuatan dan penggunaan alat evaluasi, pengorganisasian dan pemanfaatan waktu belajar, serta perancangan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang diperkirakan muncul dalam proses pembelajaran. Ethic berarti etika. Artinya, seorang pelatih harus memiliki etika (tatalaku) yang berlaku dalam pembelajaran, baik yang bersifat umum (generik) maupun yang khusus. Sopan santun dalam memandang, menghampiri peserta didik perempuan, mengetengahkan gurauan-gurauan (joke), berpakaian dan berprilaku dalam pembelajaran. Jadi pelatih harus mampu menyatakan dirinya I am ethic. Selamat mencoba.

MENGAPA SELALU TERJADI?

2008-09-11T19:52:00.000-07:00

Pertanyaan seperti di atas akan muncul, ketika suatu pekerjaan, peristiwa atau hal tertentu yang (relatif) tidak disukai oleh penanya terjadi berulang-ulang. Di lingkungan birokrasi/pegawai negeri - sebagaimana saya, dan kemungkinan besar banyak pegawai - mengalami peristiwa yang tak disukai itu. Apakah peristiwa itu?
Persepsi saya, peristiwa itu adalah pengeluaran/penggunaan anggaran "yang tak ada pos anggarannya". Awalnya saya bingung menterjemahkan istilah anggaran yang tak ada pos anggarannya. Secara sepintas, tidaklah mungkin anggaran digunakan untuk kegiatan yang tak ada perencanaannya atau tak ada posnya. Tetapi belajar dari pengalaman, ternyata peristiwa tersebut terjadi, terjadi lagi, dan tiap tahun anggaran terjadi lagi.
Di awal tahun anggaran, setelah program/kegiatan tahun yang bersangkutan ditetapkan "final", maka untuk konfirmasi detail kegiatan berikut detail pos-pos anggarannya dilakukan pembahasan oleh petugas instansi bersangkutan dengan pegawai instansi yang mengurusi keuangan negara (biasa disebut Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara=DJPb). Saya pernah terlibat dalam pembahasan tersebut. Saya dan tim mempersiapkan segala bahan dan informasi untuk menjelaskan tujuan dan kelompok sasaran serta detail anggaran sesuai patokan yang berlaku. Pada saat pembahasan, saya melihat ada sekitar 9 (sembilan) kelompok pembahasan-tentu dari berbagai instansi (satuan kerja). Dalam kelompok instansiku telah disiapkan tenaga pembahas, berkas program/kegiatan, dan minuman serta makanan kecil layaknya konsumsi pertemuan. Pembahasan saat itu berlangsung selama 2 (dua) hari, dan itupun tim masih membawa pekerjaan lanjutan (PR), yang secepatnya harus diselesaikan dan disetorkan ke DJPb. Setelah pembahasan selesai, anggota tim menjelaskan kepada saya, bahwa jamuan tadi disiapkan oleh tim dari instansi/satuan kerja. Dan satuan kerja inipun harus menyetorkan sejumlah uang untuk "biaya pembahasan" atau saya lebih senang menyebutkan sebagai biaya yang tak ada pos biayanya.
Peristiwa selanjutnya adalah penggunaan biaya untuk penambahan honor para inohong dari Jakarta, baik dalam konteks sengaja diundang ataupun datang karena agenda mereka sendiri. Ketika diundang, maka biaya yang disiapkan adalah biaya tambahan, karena plafon resmi dianggap tak sebanding penghargaannya. Ketika datang karena agenda mereka sendiri, maka biaya yang disiapkan penuh dari biaya yang tak ada pos biayanya. Saya pernah memperoleh penjelasan dari pegawai tertentu (yang memiliki akses thd keuangan) bahwa untuk kegiatan penandatanganan Surat Keputusan Menpan ttg penetapan lembaga sebagai lembaga eselon II, lembagaku perlu mengeluarkan biaya sekitar 70 juta. Dan ini tak ada pos anggarannya.
Peristiwa lainnya adalah biaya yang perlu dikeluarkan untuk melayani petugas pengawasan, baik dari internal departemen maupun yang dari luar departemen. Melayani baik dalam rangka pekerjaan pengawasan maupun dalam rangka di luar pekerjaan pengawasan.
Peristiwa terakhir dalam kurun tahun anggaran dan biaya yang tak ada pos anggarannya adalah biaya untuk para "preman".
Peristiwa-peristiwa "buruk" tersebut di atas selalu terjadi tiap tahun. Sehingga pada akhirnya melembaga penyediaan anggaran yang tak ada pos anggarannya. Kondisi ini adalah kondisi mismanagement yang harus dihindari. Beberapa pihak/teman yang terkait langsung dengan hal itu selalu berpandangan, bahwa hal itu sangat sulit dihindari. Saya menyadari akan kesulitan itu, karena jika mereka tak berlaku seperti itu, akan lebih sulit lagi bagi mereka dalam menyelenggarakan program dan menggunakan anggaran. Akan tetapi INI HARUS DIAKHIRI dengan cara kita bekerja sesuai aturan yang ada, dan yang lebih penting - siapapun kita - kita wajib bekerja secara JUJUR dan BERANI karena BENAR. Sikap dan mental inilah yang mampu mengakhiri itu semua. RAKYAT MERINDUKAN PEJABAT YANG JUJUR DAN BERANI KARENA BENAR.

WARGA TGAL

2008-09-10T20:00:00.000-07:00

Anda tentu akan bertanya, apa lebihnya warga TGAL (baca tegal) ?
Warga TGAL adalah warga yang dalam melakukan segala sesuatu, terutama pekerjaan pembangunan/pemberdayaan masyarakat berdasar dan mengedepankan prinsip Think Globally Act Locally. Maknanya berfikir (merenung, menghayal, memikirkan, manganalisis, berwawasan) secara global dan beraksi (memberi perlakuan, memecahkan masalah) secara lokal. Mempelajari berbagai ilmu, berbagai pandangan untuk kemudian dirumuskan cara-cara praktis implementasinya bagi pemecahan masalah lokal. Contohnya, kita belajar demokrasi dari negara Amerika, Jerman, Turki, dan lain-lain, kemudian kita berfikir merumuskan model demokrasi yang sesuai dan dapat diimplementasikan di daerah kita.
Ketika kita menjadi warga TGAL, berarti kita mampu mengejawantahkan teori-teori ke dalam pembangunan/pemberdayaan lokal. Kita telah menghapus ungkapan jalanan: "ah.... teori." Bagaimana...? Sanggupkah kita menjadi warga TGAL?---Selamat berikhtiar.

DARI AYAM KE PANGGUNG

2008-09-08T23:40:00.000-07:00

Pengalaman berikut mudah-mudahan bermanfaat.
Ketika masih kelas 1 STM, Saya dipilih oleh 90% anggota Karang Taruna Tunas Ilir desa tempat kelahiranku untuk menjadi ketua umum karang taruna. Sebelum pemilihan saya telah mempelajari kondisi organisasi pemuda ini, dan saya menyampaikan beberapa gagasan tentang perbaikan kondisi yang ada. Saat itu gagasan yang saya perkenalkan adalah mengubah kebiasaan mencari bantuan dana kepada donatur desa untuk menyelenggarakan acara kepemudaan, keagamaan, dan sebagainya menjadi menjual acara/kegiatan kepada masyarakat. Hal ini muncul, karena setiap penyelenggaraan kegiatan karang taruna, saya sering memperoleh tugas mencari donasi kepada donatur desa, dan sering juga mendengar keluhan, harapan mereka, yaitu : "kapan kami berhenti menyumbang uang kepada pemuda", "kalau tidak punya biaya, jangan buat acara/kegiatan".
Gagasan itu saya implementasikan, walau pada awalnya hanya diminati dan diikuti oleh 27 pemuda. Saya undang mereka untuk bermusyawarah tentang usaha-usaha mencari uang melalui organisasi dan untuk organisasi. Musyawarah ini menghasilkan kesimpulan bahwa 28 pemuda memulai beternak ayam kampung (bukan ras), modal awal usaha berasal dari setiap keluarga menyumbangkan sepasang ayam siap bertelur. Seusai musyawarah dengan para pemuda dilanjutkan bermusyawarah dengan para orangtua dari 28 pemuda tadi. Kesimpulannya, beternak ayam dimulai di pekarangan belakang rumah orangtua saya, 28 pemuda dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok untuk bergilir menyelenggarakan peternakan ayam.
Produk dari usaha peternakan dipasarkan melalui 3 cara, pertama, setiap pekan para pedagang (keliling) ayam membeli dari peternakan karang taruna; kedua, setiap 45 hari produk dijual ke pedagang ayam di pasar dg harga pasar; dan ketiga, setiap warga desa yang memerlukan ayam datang dan membeli ke peternakan. Ke-28 pemuda bertugas juga sebagai tenaga pemasaran.
Usaha peternakan ini berjalan sampai 6 (enam) tahun. Selain menghasilkan biaya untuk berbagai kegiatan karang taruna, usaha ini telah memperkuat kas karang taruna sebesar 8 (delapan) juta rupiah. Perhitungan ini dilakukan saat usaha selesai, karena muncul pesaing yang tangguh.
Pada saat usaha peternakan ayam berjalan kira-kira 7 bulan, usaha lain diprogramkan dan dilaksanakan oleh karang taruna. Usaha tersebut adalah: 1) menanam turi di pematang sawah warga desa; 2) membentuk klub sepakbola; 3) membuat grup seni peran (teater, operet) dan tari serta musik dangdut.
Usaha-usaha tersebut diarahkan untuk menghasilkan pendapatan, baik bagi organisasi maupun untuk pelakunya.
Penanaman turi dilakukan 36 KM pematang sawah warga desa selama 100 hari. Bibit turi sejumlah 40.000 pohon diperoleh dari bantuan Kantor Departemen Pertanian Kabupaten Cirebon. Produk kayu turi dijual ke Perusahaan Pembuatan bata dan genteng. Hasilnya, dapat menambah kas karang taruna sebesar 6 (enam) juta rupiah.
Sambil menggelorakan olahraga, alhamdulillah Klub sepak bola terbentu dengan nama PORSEGI (Perserikatan Olahraga Sejahtera Gebangilir). Klub inipun pada akhirnya hampir setiap bulan disewa/dipanggil oleh masyarakat sekitar Kabupaten Cirebon. Setiap dipanggil klub memperoleh bayaran 150.000 - 250.000 rupiah.
Grup seni pun diarahkan sama untuk menghasilkan income pelaku dan organisasi, dengan cara manggung di hajatan atau acara-acara lainnya. Alhasil, diakhir kepengurusan saya (saya mundur, karena harus kuliah di Jakarta kemudian ke Bandung) karang taruna memiliki kas sekira 18 (delapanbelas) juta rupiah. Dan yang paling penting iklim kewirausahaan terbangun dan terkondisikan dengan baik.

KIAT MENULIS PADA PAPAN TULIS

2008-09-08T22:40:00.000-07:00

Dalam konteks pelatihan, pembelajaran atau penyuluhan, penggunaan papan tulis atau kertas lebar dalam penjelasan suatu materi sering dilakukan oleh para pelatih/fasilitator/penyuluh/guru. Sering saya mengikuti pembelajaran, baik sebagai peserta belajar maupun sebagai pemantau/pengamat-mendapatkan pendidik menuliskan materi pembelajaran di papan tulis tanpa memperhatikan apakah tulisannya mudah terbaca oleh peserta didik atau tidak, besar kecil-tebal tipis, posisi papan tulis-strategis atau tidak. Pendidik professional selalu memperhatikan apa yang dilakukannya diperuntukkan bagi kepuasan peserta didik, termasuk dalam penulisan di papan tulis.
Ketika menggunakan spidol untuk menulis di papan tulis, pendidik professional selalu melakukan: 1) memposisikan papan tulis di posisi strategis, agar semua peserta didik mudah memperhatikan tulisan yang ada padanya; 2) men-cek papan tulis-agar siap ditulis; 3) men-cek spidol, apakah spidol permanen atau spidol khusus untuk papan tulis (white board); 4) men-cek spidol, apakan mata/ujungnya runcing atau tidak. Mata spidol yang runcing akan menghasilkan tulisan yang tipis, sedangkan mata spidol yang tumpul akan menghasilkan tulisan yang tebal. Mata spidol yang tumpul dapat diperoleh antara lain dengan cara menggunting/memotong miring (40 - 60 derajat) mata/ujung spidol tersebut ; 5) mencoba menuliskan satu kata, kemudian menanyakan kepada peserta didik terjauh dari papan tulis, apakah tulisan tersebut mudah/jelas terbaca atau tidak; 6) menyiapkan penghapus dan mencoba menggunakannya (menghapus tulisan percobaan); 7) menuliskan materi dengan tulisan sesuai harapan peserta didik.
Demikianlah sekedar kiat menulis, semoga bermanfaat.

PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

2008-09-05T01:57:00.000-07:00

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
1. Sebagai negara berkembang, Indonesia sampai saat ini masih memiliki permasalahan tentang kualitas sumber daya manusia, yaitu antara lain: a) lama rata-rata pendidikan penduduk usia 15 tahun hanya 7,1 tahun (data tahun 2003); b) proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang bersekolah pada SLTP ke atas hanya 36,2 %; c) angka partisipasi sekolah untuk usia 7 – 12 tahun tercatat 96, 4 %, usia 13 – 15 tahun 81, 0 % dan usia 16 – 18 tahun adalah 50,97 %.
2. Dalam bidang ketenagakerjaan tercatat bahwa pada tahun 2003 terdapat kelompok pengangguran terbuka sejumlah 9,5 juta, tahun 2004 sejumlah 10,8 juta, dan pada tahun 2005 sejumlah 11,27 juta. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah penganggur terbuka setiap tahunnya. Sementara itu, pertumbuhan angkatan kerja secara nasional setiap tahun bergerak meningkat antara 2,3 juta sampai dengan 2,75 juta, dan pada tahun 2006 tercatat jumlah angkatan kerja 106,3 juta orang (BPS, 2006).
3. Kondisi di atas berkorelasi dengan lambannya pertumbuhan ekonomi yang rata-rata di bawah 8%, yang secara teori pertumbuhan sebesar itu tidak bisa menyerap seluruh angkatan dan pencari kerja yang ada.
4. Akibat beberapa permasalahan tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat, yaitu dari 36,1 juta pada tahun 2004 menjadi 54 juta pada tahun 2005, dan pada tahun 2006 terdapat 108,7 juta penduduk yang rentan miskin (world Bank, 2006).
5. Dalam percaturan dunia global, masuknya tenaga kerja dari luar Indonesia ke dalam negeri adalah hal yang tidak dapat dibendung dengan alasan apapun. Sebaliknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri harus mampu bersaing secara ketat dengan mendemonstrasikan kemampuan professional yang selalu dibutuhkan oleh pemberi kerja. Kondisi persaingan global tersebut menuntut penyiapan, pembiasaan dan pendidikan yang memberikan peningkatan sikap, mental dan kemampuan yang dibutuhkan oleh pasar kerja internasional.
6. Salah satu usaha Pemerintah dan Bangsa Indonesia untuk memecahkan permasalahan di atas dan mengantisipasi munculnya permasalahan ikutan adalah menggerakkan Gerakan Nasional Kewirausahaan Pemuda (GNKP) yang berorientasi pemberdayaan dan pengembangan ekonomi rakyat perdesaan. Gerakan ini diyakini mampu menjadi pemecah masalah-masalah pengangguran, kemiskinan, keterpurukan ekonomi nasional, ketidakberdayaan ekonomi rakyat, kemandegan ekonomi perdesaan, kemarjinalan ekonomi rakyat desa, keterbatasan akses bekerja dan berusaha bagi pemuda dan masyarakat.
7. Dalam usaha menggerakkan GNKP, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga telah menyusun cetak biru (blue print) pengembangan GNKP, yang antara lain berisi bahwa GNKP diarahkan untuk membangun karakter dan budaya wirausaha di kalangan pemuda, menanggulangi pengangguran pemuda, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja bagi pemuda, melembagakan usaha ekonomi pemuda yang berdaya saing, mengubah sikap dan budaya pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja, membentuk pemuda pengusaha unggul, serta meningkatkan penghasilan, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat.
8. Salah satu cara yang didesain untuk mempercepat operasionalisasi GNKP adalah penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan pemuda. Pelatihan ini dirancang untuk para pemuda agar mereka mampu mengenali keunggulan dan kelemahan dirinya sendiri, mengembangkan keunggulan dan mengeliminasi kelemahan yang dimilikinya, mengoptimalkan keunggulan-keunggulan lingkungannya menjadi wahana peningkatan ekonomi produktif, dan pada gilirannya para pemuda menjadi wirausahawan tangguh dan berkecakapan hidup.
9. Selama ini telah banyak kegiatan-kegiatan kepemudaan di lapangan yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan mereka, termasuk pelatihan–pelatihan keterampilan bermata pencaharian. Akan tetapi, kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan secara sendiri-sendiri dan kurang menyentuh pada perubahan paradigma serta pembentukan mental dan sikap wirausaha. Hal ini antara lain disebabkan belum adanya pedoman penyelenggaraan yang dapat memandu penyelenggara pelatihan di lapangan dalam menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan pemuda yang menghasilkan wirausahawan tangguh dan berkecakapan hidup.
10. Oleh karena itu, pedoman penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan pemuda menjadi penting untuk dihadirkan di lapangan.
B. TUJUAN PEDOMAN
Pedoman penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan pemuda ini bertujuan untuk memberikan pedoman/ panduan/ acuan kepada pengelola/ penyelenggara program pelatihan dan pelatih dalam menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan pemuda.
C. PENGGUNA (SASARAN) PEDOMAN
Pedoman ini diharapkan dapat digunakan oleh:
1. Penyelenggara pelatihan kewirausahaan pemuda, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Pelatih kewirausahaan pemuda;
3. Pemangku kepentingan operasionalisasi GNKP.
D. RUANG LINGKUP
Pedoman penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan pemuda ini memuat:
1. Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pedoman;
2. Konsep pelatihan kewirausahaan pemuda, yang meliputi konsep pelatihan, konsep kewirausahaan, dan konsep pemuda;
3. Bagian berikutnya, menguraikan komponen-komponen dan langkah-langkah penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan pemuda secara praktis; dan
4. Uraian terakhir dalam pedoman ini adalah penutup dan beberapa lampiran yang memperjelas uraian terdahulu.

KONSEP PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

A. KONSEP PELATIHAN
Malcolm Tight, dalam bukunya Key Concept in Adult Education and Training 2nd Edition, menyatakan bahwa pelatihan lebih diasosiasikan pada mempersiapkan seseorang dalam melaksanakan suatu peran atau tugas, biasanya dalam dunia kerja. Namun demikian, pelatihan bisa juga dilihat sebagai elemen khusus atau keluaran dari suatu proses pendidikan yang lebih umum. Peter mengemukakan: ”konsep pelatihan bisa diterapkan ketika (i) ada sejumlah jenis keterampilan yang harus dikuasai, (ii) latihan diperlukan untuk menguasai keterampilan tersebut, (iii) hanya diperlukan sedikit penekanan pada teori”.
Definisi di atas memberikan penekanan pada ”penguasaan’ tugas atau peran, dan pada kebutuhan untuk melakukan pengulangan latihan hingga bisa melakukannya sendiri, dan juga menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan relatif spontan dan tanpa dimotivasi pengetahuan dan pemahaman.
Definisi lainnya menekankan pada tempat dilaksanakannya, seperti yang diungkapkan oleh Goldstein and Gressner (1988), dimana pelatihan sebagai usaha sistematis untuk menguasai keterampilan, peraturan, konsep, atau pun cara berperilaku yang berdampak pada peningkatan kinerja. Misalnya, untuk pelatihan suatu jabatan kerja, setting pelatihan diusahakan semirip mungkin dengan lingkungan kerja yang sebenarnya. Contoh lainnya, pelatihan juga bisa dilakukan di tempat yang sangat berbeda dengan lingkungan kerja yang sebenarnya, misalnya di ruang kelas.

Definisi yang kedua ini menambahkan informasi tentang fungsi pelatihan pada definisi pertama, sehingga lebih memperjelas bahwa pelatihan setidaknya terkait dengan perilaku dalam menghadapi tugas. Yang perlu dipertanyakan apakah hal ini bisa efektif dilakukan tanpa mengembangkan pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan, jika pelatih hanya membangun konsep dan perilaku peserta pelatihan. Namun definisi kedua ini mempersempit lokasi pelatihan, karena hanya terfokus pada pelatihan yang berhubungan dengan pekerjaan.
Definisi ketiga berikut ini yang dikemukakan oleh Dearden (1984) lebih memperjelas keluasan lingkup istilah pelatihan. Menurutnya, pelatihan pada dasarnya meliputi proses belajar mengajar dan latihan yang bertujuan untuk mencapai tingkatan kompetensi tertentu, atau efisiensi kerja. Sebagai hasil pelatihan, peserta diharapkan mampu merespon dengan tepat dan sesuai situasi tertentu. Seringkali pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja yang langsung berhubungan dengan situasinya.
Dearden lebih memilih menggunakan konsep kompetensi (competences) dibandingkan kinerja (performance). Dia membatasi konsep tersebut dengan tujuan mempersiapkan peserta untuk bertindak berdasarkan situasi-situasi yang biasanya terjadi, serta menerapkannya pada saat melakukan tanggung jawab pekerjaan, baik beban kerja yang lebih kompleks maupun yang lebih sederhana.
Sebagai suatu pendekatan pembangunan di bidang pendidikan, pelatihan memiliki ciri-ciri yang khas, antara lain seperti yang diungkapkan oleh Philips H. Coombs dan Manzoer Ahmed, melalui karyanya ”Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Nonformal”. Mereka menyatakan bahwa ciri khas pelatihan sebagai suatu pendekatan pembangunan adalah sebagai berikut:
diusahakan sedapat mungkin untuk menyesuaikan bahan pengajaran dengan pola budidaya dan keadaan lingkungan di kampung halaman peserta;
seluruh kursus diselenggarakan sesuai dengan suatu siklus penuh untuk budi daya bersangkutan
bagian terbanyak dari masa pelajaran untuk kerja praktik;
pelajaran di ruang kelas dititik-beratkan pada diskusi dalam kelompok kecil daripada ceramah.
Penyelenggaraan pelatihan hendaknya dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Terkait dengan ini Eddie Davies, (2005), dalam bukunya The Art of Training and Development, The Training Manager’s a Handbook, mengajukan 10 langkah efektif menyelenggarakan pelatihan, seperti diuraikan di bawah ini.
Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, yaitu mendeteksi permasalahan yang dihadapi saat ini dan tuntutan masa yang akan datang, khususnya yang dapat diatasi dengan menyelenggarakan pelatihan.
Mengklarifikasi sasaran pelatihan, yaitu mengkaji kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh peserta setelah mengikuti program.
Mempertimbangkan peserta/kelompok sasaran dengan mencoba memahami dan mengidentifikasi kesenjangan calon peserta agar rancangan pelatihan dapat menutup kesenjangan tersebut.
Mengembangkan garis besar program pelatihan, yaitu rencana induk yang disusun secara hierarkis dan sekuensial.
Memilih metode dan media, yaitu strategi dan perangkat pembelajaran yang aplikatif atau mudah digunakan dan efektif dalam menghantarkan pesan pembelajaran.
Menyiapkan panduan bagi pemimpin yang meliputi rencana sesi, handouts dan storyboard.
Melakukan ujicoba sesi pelatihan, yaitu menerapkan rancangan pada target yang terbatas untuk mendeteksi sedini mungkin hal-hal yang menyebabkan kegagalan pelatihan, misalnya ketepatan waktu, penafsiran yang berbeda, dan lain-lain.
Melaksanakan sesi pelatihan, dengan tetap melakukan pemantauan untuk dapat mendeteksi apakah pelaksanaan kegiatan merujuk pada rencana yang telah disusun atau tidak.
Melakukan tindak lanjut pelatihan, agar hasil pelatihan dapat diimplementasikan oleh peserta sekembalinya ke tempat kerja.
Mengevaluasi hasil, yaitu mengukur dan menilai apakah setiap tahapan program menggunakan biaya sesuai dengan kebutuhan? Apakah terjadi perubahan kinerja ke arah yang positif?, Apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh?
Alur pelaksanaan sepuluh tahapan penyelenggaraan pelatihan di atas, dapat dilihat pada bagan berikut ini.
MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN
MENGKLARIFIKASI SASARAN
MEMPERTIMBANGKAN PESERTA
MENGEMBANGKAN GARIS BESAR SESI PELATIHAN
MEMILIH METODE & MEDIA
MENGUJICOBA SESI PELATIHAN
MELAKSANAKAN PELATIHAN
MELAKUKAN TINDAK LANJUT
MENGEVALUASI HASIL
MENYIAPKAN PANDUAN PEMIMPIN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

B. KONSEP KEWIRAUSAHAAN
Kewirausahaan pada hakekatnya adalah sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif (Suryana, 2000). Istilah kewirausahaan berasal dari terjemahan “Entrepreneurship”, dapat diartikan sebagai “the backbone of economy”, yang adalah syaraf pusat perekonomian atau pengendali perekonomian suatu bangsa (Soeharto Wirakusumo, 1997:1).
Secara epistimologi, kewirausahaan merupakan suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda. Menurut Thomas W. Zimmerer, kewirausahaan merupakan penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi sehari-hari. Kewirausahaan merupakan gabungan dari kreativitas, keinovasian dan keberanian menghadapi resiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru.
Dalam konteks bahasa Indonesia, kewirausahaan berasal dari kata ”wira” yang berarti berani, gagah, utama atau perkasa dan ”usaha” yang berati perbuatan yang dilakukan untuk mencapai keinginan atau tujuan. Dengan kata lain, kewirausahaan adalah pola tingkah laku manusia yang gagah dan berani untuk mencapai suatu keinginan atau tujuan. Kewirausahaan juga dapat diartikan sebagai :
Mental dan sikap jiwa manusia yang selalu aktif untuk berusaha meningkatkan hasil karyanya dalam rangka meningkatkan pengahasilannya secara ekonomis.
Suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengejar peluang-peluang, memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai keinginannya yang dijalani melalui proses inovasi.
Proses dinamis untuk menciptakan kemakmuran
Proses untuk menciptakan sesuatu yang lain dari orang lain, dengan menggunakan waktu dan kegiatan yang efektif
Semangat, sikap, tingkah laku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik dan menghasilkan keuntungan yang besar.
Sedangkan istilah kewirausahaan yang terdapat dalam kamus bisnis, dianalisa dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan kewirausahaan sisi penawaran (sumber psikologis dan sosiologis). Pendekatan fungsional menekankan peranan kewirausahaan di dalam perekonomian, seperti mengemban suatu resiko karena melakukan pembelian pada satu tingkat tertentu, melakukan kegiatan-kegiatan produksi dan inovasi, serta menyebabkan atau memberikan reaksi terhadap gejolak-gejolak ekonomi. Pendekatan kewirausahaan sisi penawaran menekankan pada sifat-sifat individual yang dimiliki para pengusaha. Pendekatan ini mengatakan bahwa sifat-sifat tertentu seperti keinginan untuk berprestasi dan kemampuan untuk mengontrol serta menanggung resiko dari tindakan yang mereka lakukan sebagai sifat-sifat dari wirausaha.
Menurut Marzuki Usman, pengertian wirausahawan dalam konteks manajemen adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan sumber daya, seperti finansial, bahan mentah dan tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk baru, bisnis baru, proses produksi ataupun pengembangan organisasi. Wirausahawan adalah seseorang yang memiliki kombinasi unsur-unsur internal yang meliputi kombinasi motivasi, visi, komunikasi, optimisme, dorongan semangat dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang usaha. Sedangkan menurut Sri Edi Swasono, dalam konteks bisnis, wirausahawan adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausahawan. Wirausahawan adalah pionir dalam bisnis, inovator, penanggung resiko, yang memiliki visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usaha.
Apabila kita perhatikan beberapa pengertian tentang kewirausahaan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kewirausahaan merupakan suatu pola tingkah laku manajemen yang terpadu. Kewirausahaan adalah upaya pemanfaatan peluang-peluang yang tersedia tanpa mengabaikan sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itulah, kewirausahaan selalu tak terpisah dari kreativitas dan inovasi. Inovasi tercipta karena adanya daya kreatifiitas yang tinggi. Kreatifitas adalah kemampuan untuk membawa sesuatu yang baru ke dalam kehidupan. Kreatifitas merupakan sumber yang penting dari kekuatan persaingan, karena lingkungan cepat sekali berubah. Untuk dapat memberikan tanggapan terhadap perubahan tersebut, manusia harus kreatif. Pemikiran kreatif merupakan motivator yang sangat besar karena membuat orang tertarik pada pekerjaannya. Pemikiran kreatif juga memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk mencapai keinginan dan tujuan dalam hidupnya.
Sejalan dengan tuntutan perubahan yang cepat pada paradigma pertumbuhan yang wajar dan perubahan ke arah globalisasi yang menuntut adanya keunggulan, pemerataan, dan persaingan, maka dewasa ini terjadi perubahan paradigma pendidikan. Pendidikan kewirausahaan telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang independen, yang menurut Soeharto Prawirokusumo adalah disebabkan oleh:
Kewirausahaan berisi “body of knowledge” yang utuh dan nyata (distinctive), yaitu ada teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap.
Kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda
Kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan berusaha dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.
Sikap dari seorang wirausaha yang utama adalah tidak tergantung kepada orang lain. Ia percaya bahwa pengetahuan, keterampilan dan waktu adalah modal utama untuk meraih keberhasilan. Bantuan dari orang lain, hanya diperlukan jika memang suatu pekerjaan sudah tidak dapat dilakukannya sendiri. Seorang wirausaha harus memiliki sikap dan mental sebagai berikut :
Penuh Perhitungan dan Berdaya Cipta
Menjadi seorang wirausaha, salah satunya memerlukan sikap penuh perhitungan. Sikap ini diperlukan karena dalam berwirausaha harus tumbuh sikap sikap berani menghadapi tantangan. Jika keberanian menghadapi tantangan tidak diawali dengan sikap penuh perhitungan, bisa jadi hasil yang akan didapatkan hanyalah kegagalan.
Sikap penuh perhitungan dapat dimiliki jika membiasakan diri untuk bertindak teliti/kritis, hemat dan memilih kegiatan yang beresiko rendah.
Tangguh
Seorang wirausaha harus bersikap tangguh, mereka pantang mundur/menyerah pada keadaan, tidak mudah puas terhadap prestasi yang telah dicapai. Ia ingin mencapai prestasi yang lebih baik, ingin lebih maju dari apa yang telah dimilikinya sekarang. Orang yang bersikap tangguh memiliki beberapa sifat, antara lain percaya diri, ulet, tekun, rajin dan sabar, berani bersaing.
Berdaya cipta
Sikap berdaya cipta seorang wirausaha, antara lain :
a. Berprakarsa (inisiative), atau disebut juga berusaha, maksudnya adalah suatu tekad atau kemauan seseorang untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi kemajuan.
b. Berpikir ke depan/maju. maksudnya mampu meramalkan, melihat dan memperkirakan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang.
c. Terbuka terhadap perubahan dan pembaharuan, maksudnya selalu menerima pendapat orang lain dan mampu menerima kritik dari orang lain demi kemajuan.
d. Kreatif dalam memecahkan masalah. Maksudnya memiliki kemampuan dalam mencari jalan keluar jika menghadapi kesulitan dalam berusaha dengan cara melihat dari berbagai sisi.
Bertanggung Jawab
Sikap tanggung jawab adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Salah satu kunci keberhasilan seseorang dalam berusaha adalah adanya sikap bertanggung jawab dan jujur yang akan tercermin pada perkataan dan perbuatannya.
Dalam ajaran Islam, ada beberapa sifat atau karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan, yaitu :
1. Memiliki pengetahuan dan keahlian
Keahlian dapat dimiliki seseorang, di mana ia mau untuk terus menerus mempelajari dan latihan usaha. Hasil pekerjaan atau gagasan orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pasti akan berbeda, begitu juga hasil penjualannya-pun akan berbeda dengan orang yang sudah berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang baik tentang manajemen wirausaha. Alquran menerangkan bahwa, “Katakanlah, “Adakah sama orang-orang yang berpengetahuan dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan...?” (QS. Az-Zumar [39]: 9).
2. Jujur
Kejujuran adalah segala-galanya dalam dunia bisnis maupun dalam segala hal, orang yang jujur pasti akan disenangi dan dapat dipercaya, untuk itu kejujuran harus menjadi bagian dari seorang wirausahawan, jujur dalam ucapan, jujur dalam promosi, jujur dalam memberikan keterangan produk, jujur dalam timbangan dan jujur dalam pembayaran. Rasulullah Muhammad SAW menerangkan dalam hadisnya bahwa, “Pedagang yang jujur lagi terpercaya, bersama-sama para Nabi dan orang-orang benar dan syuhada.” (HR. Tirmidzi dan Hakim)
3. Sabar dan pekerja keras
Sikap ini sangat penting dalam membangun suatu usaha. Sabar, ulet, pekerja keras, adalah bagian awal kesuksesan seorang pengelola usaha, seperti dijelaskan sebuah hadis : “Maka hendaklah engkau sabar seperti sabarnya para Rasul yang memiliki kemauan keras” (QS. Al-Ahqaf [46]: 35). Sabar bukan berarti pasrah, sabar adalah kegigihan untuk tetap berpegang teguh kepada ketetapan Allah. Kesabaran adalah sebuah proses aktif, kombinasi antara ridha dan ikhtiar. Bukan proses diam atau pasif.
4. Istiqamah dan pantang menyerah
Sikap istiqamah dan pantang menyerah harus senantiasa ada dalam setiap diri pengelola bisnis. Semangat bekerja, pengadaan, pelayanan dan semua aktivitas berwirausaha harus benar-benar berada pada garis istiqamah (kontinuitas).Alquran mengajarkan bahwa : “Maka hendaklah engkau istiqamah sebagaimana diperintahkan kepadamu” (QS. Asy-Syura [45]:15)
5. Tawakal
Sikap tawakal adalah sikap menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berikhtiar semaksimal mungkin. Seperti riwayat orang yang menambatkan kudanya, kata nabi “Tambatkan dulu, barulah engkau bertawakal!’. Ikhtiar dulu dengan semakasimal mungkin, tapi setelah itu kita serahkan semuanya kepada kehendak Allah. Sebagaimana dalam sebuah ayat, yang artinya, “Lalu apabila kamu besungguh-sungguh akan melakukan sesuatu, maka berserah dirilah kepada Allah (QS. Ali Imran [3]:159).
6. Berzakat dan berinfaq
Mengeluarkan zakat dan infaq harus menjadi budaya seseorang yang bergerak dalam bidang bisnis. Harta yang dikelola dalam bidang bisnis, laba yang diperoleh harus disisihkan sebagian untuk membantu orang yang membutuhkan. Sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan: “Tidaklah harta itu akan berkurang karena disedekahkan dan Allah tidak akan menambahkan orang yang suka memberi maaf kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seorang yang suka merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatnya.”
7. Silaturahmi
Wirausahawan seringkali melakukan silaturahmi dengan mitra bisnisnya ataupun dengan langganannya. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa seorang Islam harus selalu mempererat silaturahmi satu sama lain. Manfaat silaturahmi ini di samping mempererat ikatan persaudaraan, juga sering kali membuka peluang-peluang bisnis yang baru. Hadis Nabi menyatakan: “Siapa yang ingin murah rizkinya dan panjang umurnya, maka hendaklah ia mempererat hubungan silaturahmi” (HR. Bukhari).

C. KONSEP PEMUDA
Definisi pemuda, setidaknya memiliki tiga unsur atau tiga sudut pandang, yaitu menyangkut batasan usia pemuda sifat atau karakteristik pemuda, dan tujuan dari aktivitas kepemudaan.
Secara biologis, yang digolongkan pemuda adalah mereka yang berumur antara 15 sampai dengan 30 tahun. Dari segi psikologis, kematangan seorang pemuda dimulai pada usia 21 tahun, sedang batasan manusia muda sebagai generasi penerus generasi terdahulu menentukan usia antara 18 sampai 30 tahun dan kadang-kadang mencapai usia 40 tahun.
Menyesuaikan dengan tingkatan usia yang terjadi pada setiap manusia, maka pemuda dapat digolongkan kepada tingkatan diantara akhir masa remaja sampai dengan akhir dewasa awal, atau dengan kategori usia berada antara umur 18 hingga 40 tahun. Berdasarkan letaknya yang berada di antara akhir masa remaja sampai akhir dewasa awal, maka pemuda memiliki ciri-ciri yang secara positif dan negatif disatukan sebagai berikut:
1. Kemampuan koginitifnya sudah penuh, hal ini tercermin dari kemampuan pemuda dalam mengetahui dan memahami suatu persoalan yang pada akhirnya dapat membentuk sikap pemuda terhadap permasalahan yang dihadapinya,
2. Kematangan emosional, bahwa pemuda dengan dilandasi kemampuan berpikirnya dapat mengendalikan dan menempatkan emosinya dalam menghadapi permasalahan.
3. Fungsi reproduksinya meningkat, sejalan dengan perkembangan biologis seorang pemuda adalah kelompok manusia yang lebih siap untuk menikah dan memiliki keturunan.
4. Banyak masalah, bahwa pemuda memang kaya akan ide-ide, dan ide ini sendiri dilandasi oleh nilai-nilai ideal. Namun tidak semua ide dan keinginan tersebut dapat terwujud karena kondisi di masyarakat sulit sekali mewujudkan nilai ideal tersebut.
5. Keterasingan sosial, kemampuannya untuk berpikir ideal dan tidak memihak acapkali mendorong pemuda pada keadaan yang terasing dari lingkungan sosial
6. Rasa tanggung jawab yang tinggi, hal ini dilandasi keinginan untuk mewujudkan segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Akibatnya segala sesuatu yang dikerjakan, dilakukannya secara bertanggung jawab.
7. Kreatif dan inovatif, hal ini berkaitan dengan penciptaan ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi.
8. Ketergantungan dengan generasi yang lebih tua, hal ini dilandasi kenyataan pemuda itu masih kurang akan pengalaman dan pengalaman itu adanya pada generasi yang lebih tua.
Pemuda sebagai suatu kategori sosial harus didefinisikan secara tegas, bukan sekedar “yang berjiwa muda.” Hal ini akan menyebabkan penyalahgunaan secara politis atau pengatasnamaan pemuda sehingga aspirasi mereka sebagai suatu kelompok usia terwakili. Pengembangan kepemudaan harus dilakukan .secara “incorporated” melibatkan semua potensi bangsa secara menyeluruh sehingga terdapat suatu konsistensi secara nasional (big push).
Golongan pemuda perlu memperoleh perhatian khusus, karena:
1. Mereka menjadi incaran pemasaran hasil industri (segmen pasar yang potensial). Segmentasi ini cenderung dikembangkan oleh pasar, sehingga anak muda menjadi suatu subkultur yang berbeda dengan kultur orang dewasa. Hal ini bisa memperbesar gejala “generation gap”.
2. Strategis dan khas secara budaya dan kondisi fisik serta emosional
3. Mengalami persoalan besar sebagai pembayar hutang bangsa, menghadapi globalisasi, pendukung paradigma pembangunan yang baru.

PENYELENGGARAAN PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

A. MAKNA PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda adalah suatu proses kegiatan peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan tentang kewirausahaan yang diperuntukkan bagi para pemuda, agar mereka mengenali, berminat dan mampu menjadi wirausahawan tangguh.

B. PENJENJANGAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
Penjenjangan dalam pelatihan kewirausahaan pemuda, dilakukan supaya pelaksanaan pelatihan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan karakter kelompok sasaran serta keluaran yang akan dihasilkan. Terdapat tiga jenjang pelatihan, yaitu 1) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tingkat Dasar (PKP-TD), 2) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tingkat Lanjutan (PKP-TL), 3) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tingkat Pengembangan (PKP-TP). Secara lebih jelas penjenjangan dalam pelatihan kewirausahaan pemuda, dapat dilihat pada table yang terdapat di bawah ini.

Jenjang

Kom
ponen
PKP-TD
PKP- TL
PKP-TP
Kelompok Sasaran
PKP-TD ditujukan bagi para pemuda yang memiliki minat berwirausaha atau pemuda yang baru memulai berusaha dengan skala modal 1 (satu) juta sampai dengan 10 (sepuluh) juta.
PKP-TD ditujukan bagi para pemuda yang memiliki minat berwirausaha dan telah melakukan bisnis dengan skala modal 11 juta sampai dengan 30 juta.
PKP-TD ditujukan bagi para pemuda yang memiliki minat berwirausaha dan telah memiliki usaha/ bisnis dengan skala modal 31 juta ke atas
Tujuan
Peserta pelatihan memahami tentang hakekat dan makna wirausaha, memiliki kemampuan untuk mengenali potensi diri dan lingkungannya, mampu merancang tujuan dan proses optimalisasi potensi diri dan lingkungannya bagi peningkatan taraf hidupnya, mampu menetapkan jenis usaha yang sustainable dan profitable melalui analisis yang rasional dan berdasar kelayakan usaha tertentu
§ Peserta pelatihan memahami tentang hakekat dan makna wirausaha, memiliki kemampuan untuk mengenali potensi diri dan lingkungannya, mampu merancang tujuan dan proses optimalisasi potensi diri dan lingkungannya bagi peningkatan taraf hidupnya, mampu menetapkan jenis usaha yang sustainable dan profitable melalui analisis yang rasional dan berdasar kelayakan usaha tertentu
§ Peserta Pelatihan dapat mengenal pola berpikir wirausaha serta meningkatkan pemahaman manajemen (organisasi, produksi, keuangan dan pemasaran)
§ Peserta pelatihan memahami tentang hakekat dan makna wirausaha, memiliki kemampuan untuk mengenali potensi diri dan lingkungannya, mampu merancang tujuan dan proses optimalisasi potensi diri dan lingkungannya bagi peningkatan taraf hidupnya, mampu menetapkan jenis usaha yang sustainable dan profitable melalui analisis yang rasional dan berdasar kelayakan usaha tertentu
§ Peserta Pelatihan Menguasai cara melakukan akses informasi dan pasar serta teknologi, cara pembentukan kemitraan usaha, strategi dan etika bisnis, serta pembuatan rencana bisnis atau studi kelayakan yang diperlukan pemuda agar lebih siap dalam pengelolaan usaha yang sedang akan dilaksanakan
Materi (minimal)
§ Undang-undang dan Peraturan yang berhubungan dengan dunia usaha di Indonesia
§ Mengenal kemampuan dan kelemahan diri
§ Dasar-dasar kewirausahaan;
§ Konsep diri pemuda;
§ Pengenalan dan cara pengembangan potensi diri;
§ Pengenalan dan cara pengembangan potensi lingkungan;
§ Membangun sikap&mental wirausaha;
§ Analisis dan cara menetapkan jenis usaha
§ cara merancang tujuan dan rencana peningkatan taraf hidup
§ Pola berpikir wirausaha
§ Pemahaman manajemen (organisasi, produksi, keuangan dan pemasaran)
§ Mengenal kemampuan dan kelemahan diri
§ Dasar-dasar kewirausahaan;
§ Konsep diri pemuda;
§ Pengenalan dan cara pengembangan potensi diri;
§ Pengenalan dan cara pengembangan potensi lingkungan;
§ Membangun sikap&mental wirausaha;
§ Analisis dan cara menetapkan jenis usaha
§ cara merancang tujuan dan rencana peningkatan taraf hidup
§ Konsep dasar AMT (Achievement Motivation Training)
§ Semangat jiwa kewirausahaan (the spirit of entrepreneurshp)
§ Undang-undang dan Peraturan yang berhubungan dengan dunia usaha di Indonesia
§ Melakukan akses informasi dan pasar serta teknologi
§ Pembentukan kemitraan usaha, strategi dan etika bisnis, serta pembuatan rencana bisnis atau studi kelayakan yang
diperlukan untuk berwirausaha
§ Teknik-teknik Business Forecasting merupakan suatu usaha untuk mendapatkan informasi bisnis di masa depan
§ Penggunaan perangkat dalam bentuk software yang modern sekaligus mudah digunakan
Metode
§ Ceramah..
§ Bermain peran/simulasi.
§ Diskusi.
§ Penugasan/Projeck work..
§ Pemecahan Masalah/Studi Kasus.
§ Observasi/Pengamatan.
§ Presentasi.

§ Permainan bisnis (business game
§ Penanaman Sikap dilakukan melalui pembiasaan dan pemberanian melakukan sesuatu.
§ Pembekalan Teknis
§ Pembekalan pengalaman awal.
§ Pengamatan langsung melalui pemagangan atau studi banding
§ Praktik kerja lapangan
§ Praktikum dan Simulasi wirausaha Pengembangan jaringan usaha
§ Penanaman Sikap,
§ Pembukaan Wawasan,
§ Pembekalan Teknis. pemuda.
§ Pembekalan pengalaman awal.
§ Pengamatan langsung melalui pemagangan atau studi banding
§ Praktik kerja lapangan
Keluaran
Daftar potensi diri masing-masing peserta, daftar potensi lingkungan/tempat tinggal masing-masing peserta, naskah rancangan tujuan dan proses peningkatan income, dan focus jenis usaha peningkatan income.

Daftar potensi diri dan lingkungan, naskah rancangan tujuan dan proses peningkatan income, focus jenis usaha, naskah analisis usaha, naskah perencanaan usaha, pelaksanaan usaha dan pengadministrasian usaha, prosedur teknis produksi komoditas usaha.
Daftar lembaga dan cara melakukan akses informasi dan pasar serta teknologi, naskah cara pembentukan kemitraan usaha, strategi dan etika bisnis, serta naskah rencana bisnis atau studi kelayakan, naskah pengelolaan dan pengembangan usaha.
Waktu
6 (enam) hari atau 60 JP (jam pelajaran)
10 (sepuluh) hari atau 100 JP
15 (lima belas) hari atau 150 JP

C. PERLENGKAPAN DAN BAHAN
Sarana belajar yang digunakan dalam pelatihan kewirausahaan pemuda ini, adalah :
1. Paket alat tulis kesekretariatan.
2. Paket perlengkapan peserta
3. Modul pelatihan
4. Perlengkapan pelatihan antara lain: OHP, papan tulis, pengeras suara, clip board. spidol, kertas lebar, 40 kursi.
5. Ruang belajar
6. Instrumen/ format: biodata, daftar penerimaan peserta, format penerimaan perlengkapan peserta, daftar hadir (peserta, fasilitator, panitia), format penilaian kinerja fasilitator dan peyelenggaraan pelatihan .
7. Tempat praktik/sumber belajar pengelolaan bisnis (inkubasi bisnis).
D. TEMPAT DAN WAKTU
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda diselenggarakan di lokasi/ di daerah di mana terdapat komoditas yang akan dikembangkan, dan di lokasi tersebut terdapat kelompok-kelompok wirausaha pemuda (misalnya, kelompok usaha pemuda produktif/ KUPP).
Sedangkan waktunya disesuaikan dengan perputaran musim (jika terkait dengan pengembangan komoditas) dan operasionalisasi program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3) serta jenjang pelatihan yang akan dilaksanakan.

E. PENYELENGGARA, PELATIH (FASILITATOR),
DAN PESERTA

1. Penyelenggara
Penyelenggara pelatihan terdiri atas pegawai dinas pendidikan/ pemuda provinsi dan kabupaten/ kota yang ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan/ pemuda provinsi.
Susunan organisasi penyelenggara disarankan sebagai berikut :
a. Ketua, yang memiliki lingkup tugas antara lain : 1) merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pelatihan; 2) mengkoordinasikan kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan; 3) memimpin dan mengawasi pelaksanaan pelatihan; dan 4) memimpin kegiatan-kegiatan kesekretariatan.
b. Sekretaris, yang bertugas antara lain : 1) membantu ketua dalam perencanaan dan pelaksanaan pelatihan; 2) menyelesaikan tugas administrasi dan persuratan dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pelatihan; 3) mendokumentasikan proses penyelenggaraan pelatihan; 4) menyusun laporan.
c. Bendahara, yang bertugas: 1) membantu ketua untuk melaksanakan pembiayaan pelatihan; 2) menyusun anggaran dan mengajukan kepada ketua untuk diambil keputusan; 3) menyusun pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
d. Bagian Pengajaran&Penilaian, yang bertugas antara lain : 1) bersama pelatih mengembangkan modul/ bahan ajar pelatihan; 2) memantau, mengendalikan dan menilai proses dan hasil pelatihan; 3) menyiapkan sarana dan prasarana di kelas dan tempat praktik; 4) mencatat berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan.
2. Pelatih
a. Pelatih ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan/Pemuda sejumlah sesuai kebutuhan, dengan kualifikasi minimal : 1) berpengalaman melatih secara andragogis; 2) menguasai materi yang akan dilatihkannya; 3) menguasai dasar-dasar kewirausahaan, psikologi pemuda dan pembangunan perdesaan.
b. Pelatih bertugas antara lain bekerjasama di antara sesama pelatih, bekerjasama dengan penyelenggara dan peserta, menyusun modul pelatihan, mengelola pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran.
c. Pelatih diusahakan dari lembaga pemerintah, lembaga keuangan dan lembaga usaha dan industri guna memperlancar proses tindak lanjut pelatihan berupa pembinaan implementasi hasil pelatihan oleh peserta di lapangan.

3. Peserta
Peserta pelatihan terdiri atas peserta program/ kegiatan kewirausahaan pemuda atau kelompok usaha pemuda produktif dan sejenisnya, diutamakan yang dibina/ didampingi oleh peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3). Setiap kelas/ angkatan tidak lebih dari 40 (empat puluh) peserta. Peserta harus memiliki minat berwirausaha dan telah memulai melakukan usaha.

F. LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda diselenggarakan melalui beberapa langkah kegiatan sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi Kebutuhan Pelatihan
Sebelum pelatihan diselenggarakan, dinas pengelola program peningkatan partisipasi pemuda perlu melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan potensi-potensi penyelenggaraan pelatihan.
Identifikasi kebutuhan pelatihan dimaksudkan untuk mencari dan menetapkan jenis-jenis kemampuan wirausaha yang harus dimiliki pemuda peserta pelatihan, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam materi-materi pelatihan. Secara umum perkiraan materi pelatihan kewirausahaan pemuda sesuai penjenjangannya dijelaskan pada bagian terdahulu. Fungsi identifikasi dalam hal ini adalah mengklarifikasi, memverifikasi dan mendetailkan materi-materi tersebut.
Identifikasi secara khusus dan utama ditujukan untuk menetapkan jenis komoditas usaha yang menguntungkan dilihat dari berbagai aspek, terutama aspek pengembangan kepemudaan dan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, identifikasi perlu diawali dengan menelaah rencana pengembangan perekonomian daerah yang tercakup dalam dokumen rencana strategis pembangunan daerah. Dokumen tersebut menggambarkan paling tidak tentang kluster-kluster pengembangan ekonomi produktif berikut jenis-jenis komoditasnya.
Setelah jelas lokasi pengembangan ekonomi produktif yang ditetapkan, maka selanjutnya Dinas perlu merancang program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3) ditugaskan pada lokasi tersebut. Juga program-program lainnya yang memiliki mainstream pengembangan kewirausahaan seperti KUPP perlu dialokasikan untuk memperkuat pengembangan ekonomi produktif di lokasi tersebut.
Hal lain yang perlu diidentifikasi adalah potensi-potensi penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, baik yang positif maupun negative, yang meliputi tenaga ahli (pelatih dan narasumber), permodalan, bantuan sarana, teknologi dan pemasaran. Potensi-potensi tersebut dapat dari perseorangan maupun kelompok dan kelembagaan.
2. Menyusun Desain Pelatihan
Desain pelatihan merupakan bagian dari gran desain (Grand Design) pengembangan kewirausahaan pemuda yang dijabarkan dari rencana pengembangan ekonomi daerah. Oleh karenanya, penyusunan desain pelatihan perlu memperhatikan tujuan dan target yang terdapat pada gran desain di atas.
Desain pelatihan mencakup gagasan dan rencana kerja pelatihan yang berorientasi pada pengembangan kewirausahaan pemuda. Dalam konteks ini, pelatihan diartikan bukan hanya pembelajaran dalam kelas, tetapi termasuk juga pembimbingan dan pendampingan di alam kerja/lapangan. Juga mencakup tiga tahap (level) pelatihan seperti tersebut di atas.
Desain pelatihan paling tidak menguraikan aspek-aspek sebagai berikut :
a. Latar belakang, yang menguraikan data dan alasan mengapa diperlukan pelatihan kewirausahaan pemuda, termasuk di dalamnya alasan tentang pengembangan ekonomi produktif melalui budi daya komoditas tertentu.
b. Dasar pelaksanaan; menguraikan dasar yuridis pelaksanaan pelatihan, meliputi peraturan-peraturan daerah, keputusan-keputusan pejabat daerah.
c. Tujuan pelatihan; menjelaskan tentang kompetensi lulusan/peserta pelatihan, baik berkenaan dengan penguasaan dan pembiasaan sikap/mental kewirausahaan, pengelolaan usaha maupun teknis usaha.
d. Tujuan pelatihan dirumuskan sesuai penjenjangan pelatihan kewirausahaan pemuda.
e. Materi pelatihan; menguraikan tentang materi atau substansi yang akan dilatihkan kepada peserta pelatihan, sehingga mereka menguasai kompetensi-kompetensi lulusan yang telah dirancang dalam tujuan pelatihan. Materi pelatihan berkisar pada kebijakan-kebijakan pemerintah tentang kewirausahaan pemuda, teori dan aplikasi/ pengalaman wirausaha dan teknik atau kiat-kiat sukses berwirausaha.
f. Materi pelatihan disusun dalam sesi-sesi yang sikuentif dan sistematis dengan alokasi waktu tiap sesi 45 sampai dengan 90 menit.
g. Metode dan teknik pelatihan; menguraikan tentang metode pelatihan yang akan digunakan berikut teknik-teknik pembelajarannya. Metode pelatihan yang disarankan adalah pembelajaran di kelas, pembiasaan dan pelatihan di lapangan melalui belajar dari pengalaman dan pemecahan masalah.
h. Pemilihan metode dan teknik pembelajaran perlu memperhatikan penjenjangan pelatihan kewirausahaan pemuda, agar proses pelatihan menjadi segar dan menyenangkan bagi peserta.
i. Sarana dan prasarana pelatihan; menguraikan tentang gedung tempat latihan dan alat-alat, perlengkapan serta media-media belajar yang akan digunakan dalam pelatihan. Untuk sarana perlu mempertimbangkan setiap peserta pelatihan menggunakannya dengan leluasa dan aman, terutaama pada penetapan alat-alat praktik.
j. Pelatih dan Panitia; menguraikan tentang kualifikasi dan tugas pelatih serta panitia. Pelatih dipilih dari lembaga atau individu yang kompeten di bidangnya serta memiliki jaringan yang kuat dan luas tentang permodalan, pemasaran dan bantuan teknis usaha.
k. Peserta pelatihan; menguraikan tentang profil, kualitikasi dan tugas peserta pelatihan. Juga mencakup jumlah dan asal daerah/ lembaga peserta. Dirancang pula pengelompokkan peserta dalam pembelajaran dan penerapan hasil belajarnya di lapangan.
l. Waktu dan Tempat pelatihan; menjelaskan tentang lokasi pelatihan berikut nama tempat dan alamatnya, lama waktu pelatihan, mulai tanggal berapa, bulan apa sampai dengan tanggal dan bulan berapa.
m. Prosedur dan jadwal pelatihan; mendeskripsikan tentang langkah-langkah sekwentif yang akan dilakukan, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian serta tindak lanjut. Tahap-tahap kegiatan tersebut diuraikan dalam jadwal kerja pelatihan. Jadwal kerja menginformasikan tentang kegiatan, waktu, tempat dan petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut.
n. Biaya; menguraikan tentang pos-pos pembiayaan dan jumlah biaya serta sumber pembiayaan.
3. Menyusun Kurikulum Pelatihan
Kurikulum pelatihan disusun sebagai penjabaran tujuan dan materi pelatihan yang tercantum dalam desain.
Kurikulum disusun dalam bentuk matrik Garis Besar Program Pelatihan (GBPP) yang mencakup : a. Pokok bahasan/ sub pokok bahasan; b. Tujuan pembelajaran; c. Sillabi (pokok-pokok materi); d. Metode belajar; e. Media belajar; f. Teknik evaluasi; dan g. Waktu.
Kurikulum pelatihan pada dasarnya merupakan skenario penyajian materi dalam pelatihan, yang berfungsi memandu pelatih dan panitia dalam memproses pembelajaran dalam pelatihan. Kurikulum akan menjelaskan tentang urutan materi-materi, apa yang harus dilakukan pelatih, apa isi bahan belajar yang harus disiapkan pelatih, dan rangkaian antarkeluaran dari setiap pembelajaran sehingga mewujudkan keluaran akhir pelatihan.
4. Menyusun Bahan Belajar
Bahan belajar perlu disiapkan oleh panitia penyelenggara pelatihan, dengan cara pertama menetapkan nama-nama pelatih yang dilibatkan dalam pelatihan; kedua melakukan diskusi dengan seluruh pelatih untuk mengorientasi mereka tentang pelatihan kewirausahaan pemuda yang akan dilaksanakan dan peran mereka dalam pelatihan tersebut; ketiga meminta tiap pelatih bertanggung jawab terhadap materi yang ditugaskan kepadanya, termasuk menyiapkan bahan belajar dan alat evaluasi. Dalam hal pembuatan bahan belajar perlu disepakati format dan sistematika penulisan, agar mengesankan keseragaman.
5. Mengadakan persiapan pelatihan.
Hal – hal yang perlu dipersiapkan berkenaan dengan pelatihan, setelah desain, kurikulum dan bahan belajar ada adalah yang terkait dengan akomodasi, logistik dan persuratan. Paling tidak kegiatan-kegiatan berikut perlu dilakukan dalam rangka persiapan pelatihan kewirausahaan pemuda :
a. penyiapan tempat pelatihan, termasuk tempat menginap (jika dirancang untuk menginap), tempat praktik dan tempat/ gedung untuk kegiatan belajar dalam kelas.
b. penyiapan surat-surat dan administrasi lainnya, antara lain:
1) surat panggilan untuk peserta pelatihan. Dalam surat ini minimal harus tercakup tentang nama pelatihan, waktu dan tempat pelatihan, jadwal pelatihan, persyaratan atau bahan-bahan yang harus dipersiapkan/dibawa oleh peserta.
2) surat undangan pembukaan pelatihan untuk pejabat dan mitra serta pelatih dan narasumber;
3) surat permohonan tenaga pelatih/ narasumber pelatihan;
4) surat-surat keputusan pejabat (kepala dinas) tentang susunan kepanitiaan, pelatih dan peserta pelatihan;
5) daftar hadir, blanko data pribadi peserta dan pelatih;
6) blanko pemantauan proses pelatihan;
7) blanko pendaftaran.
c. pengadaan alat tulis kantor (ATK) pelatihan dan perlengkapan keperluan peserta dan pelatih (training kit).
d. Perbanyakan bahan-bahan belajar dan alat evaluasi.
e. Mengadakan rapat akhir persiapan pelatihan.
f. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengecek dan memeriksa segala kelengkapan peralatan dan bahan serta kesiapan tenaga pelatih, panitia dan narasumber. Melalui kegiatan ini dapat diketahui dan diambil tindakan untuk hal-hal yang diketahui masih belum optimal disiapkan.
6. Melaksanakan Pelatihan
Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan pemuda dimulai dengan pendaftaran peserta dan pelatih/ narasumber, menempatkan mereka di penginapan yang disiapkan, membagikan training kit, mengondisikan pelatih, mengadakan upacara pembukaan, menjelaskan proses dan hasil pelatihan kepada peserta, mengadakan test awal, mengolah dan menginformasikan hasil test awal kepada pelatih, mengatur pelatih sesuai jadwal, memantau proses pembelajaran yang dikreasikan pelatih, mengondisikan review harian untuk menilai kemajuan pembelajaran, menilai proses dan hasil pelatihan, merancang kegiatan tindak lanjut, dan diakhiri dengan upacara penutupan serta penjelasan kegiatan tindak lanjut pelatihan.
7. Menyusun Laporan
Laporan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan pemuda perlu disusun sebagai pertanggungjawaban penyelenggara dan untuk memberikan informasi menyeluruh tentang proses dan hasil penyelenggaraan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkompeten. Laporan seyogyanya disusun bersamaan pada saat pelaksanaan pelatihan, sehingga diharapkan pada saat upacara penutupan draft laporan sudah berwujud.
Sistematika laporan disarankan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang, tujuan, dasar dan ruang lingkup laporan;
Bab II Pelatihan Kewirausahaan Pemuda, menguraikan tentang komponen-komponen pelatihan seperti tujuan, sarana, peserta, pelatih, waktu, tempat, biaya dan sebagainya.
Bab III Proses dan Hasil Pelatihan, menguraikan tahapan-tahapan penyelenggaraan pelatihan berikut hasil yang diperolehnya, baik hasil per tahapan maupun hasil akhir pelatihan.
Bab IV Kesimpulan dan Saran, menguraikan masalah-masalah yang muncul dan usaha-usaha pemecahannya, kesimpulan pelatihan dan saran-saran yang diajukan untuk memperbaiki hasil pelatihan di lapangan dan penyelenggaraan pelatihan serupa di masa yang akan datang.
Laporan juga perlu menampilkan profil peserta, pelatih dan panitia serta gambaran kurikulum dan bahan belajar yang diberikan dalam pelatihan. Hal-hal tersebut ditampilkan dalam lampiran.
8. Menyusun Rencana Tindak Lanjut
Rencana tindak lanjut berisi kegiatan–kegiatan untuk memperkuat implementasi hasil pelatihan oleh peserta di lapangan. Kegiatannya berupa pembimbingan dan pendampingan terhadap peserta dengan area dampingan meliputi pembiasaan prilaku wirausaha, perencanaan usaha, pembukuan usaha, membangun dan menjalin kemitraan usaha, pemupukan modal usaha, kerjasama teknis usaha dan pemasaran hasil usaha.
Tindak lanjut pada kenyataannya dilaksanakan secara kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga usaha dan industri serta lembaga keuangan. Oleh karena itu, dalam rancangan tindak lanjut perlu dibangun kerjasama dan sinergi program dengan mereka sejak awal.

G. BIAYA
Sumber biaya berasal dari anggaran pemerintah pusat dan daerah serta anggaran swasta yang tidak mengikat. Jumlahnya disesuaikan dengan standar harga satuan setempat. Pos-pos pembiayaan dan besarannya mengacu pada peraturan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan pemerintah.

H. PEMANTAUAN, PENILAIAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN
1. Pemantauan
Pemantauan pelatihan merupakan kegiatan yang melekat dengan pelaksanaan proses pelatihan. Pemantauan adalah kegiatan untuk melihat/ mengamati proses pelatihan, terutama interaksi peserta dengan peserta, peserta dengan pelatih, pelatih dengan pelatih dalam pembelajaran dan pengaktualisasian sikap dan perilaku wirausaha.
Pemantauan dilaksanakan oleh petugas khusus dari kepanitiaan dengan menggunakan alat/ instrument yang telah disiapkan sebelumnya. Instrumen pemantauan harus dapat merekam/ mencatat semua kegiatan yang dilakukan pelatih dan peserta dalam pembelajaran. Rekaman/catatan hasil pemantauan merupakan masukan utama bagi kegiatan penilaian proses pelatihan.
2. Penilaian
Penilaian secara sederhana dapat dimaknai suatu usaha membandingkan antara kenyataan yang terjadi dengan proses atau tujuan pelatihan yang telah dicanangkan. Dalam pelatihan kewirausahaan pemuda penilaian dilakukan terhadap pencapaian tujuan-tujuan tiap mata latih dan tujuan akhir pelatihan. Untuk menilai kemampuan/ pemahaman awal peserta terhadap materi-materi pelatihan dapat dilakukan dengan pre test .
Penilaian perlu dirancang dengan menggunakan instrument dan petugas yang adil. Oleh karena itu, penilaian perlu menggunakan indicator dan ukuran yang tegas dan jelas.
Teknik-teknik penilaian yang digunakan meliputi test dan portopolio. Secara urutan penilaian dilakukan setelah hasil pemantauan diperoleh.
3. Pembinaan
Pembinaan adalah usaha untuk memperbaiki proses pelatihan dan pencapaian tujuan pelatihan yang tidak sesuai dengan scenario pelatihan yang dirancang. Pembinaan dilakukan secara rutin harian atau insidental. Pembinaan harian berupa pertemuan panitia, pelatih untuk mereview hasil dan proses pelatihan untuk kemudian memperbaikinya dengan rencana-rencana perbaikan yang disepakati.
Pembinaan pelatihan kewirausahaan pemuda juga dilakukan dalam implementasi hasil pelatihan oleh peserta di lapangan nyata dalam bentuk pendampingan.
4. Pelaporan
Mengelola data dan melaporkan hasil pemantauan, penilaian dan pembinaan selama proses pelaksanaan pelatihan kewirausahaan pemuda dan hasil nyata yang dinikmati oleh peserta pelatihan merupakan inti kegiatan pelaporan.
Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/ kota ke tingkat provinsi dan selanjutnya ke tingkat pusat.

I. TINDAK LANJUT
Setelah laporan selesai disusun, maka kegiatan berikutnya adalah merencanakan dan melaksanakan tindak lanjut pelatihan. Bentuk kegiatannya minimal mencakup 4 (empat) kegiatan sebagai berikut.
1. Evaluasi dampak dari pelatihan.
Kegiatan ini dilakukan minimal 4 (empat) bulan setelah pelatihan dilaksanakan, bertujuan untuk mengukur dan menilai apakah pelatihan yang telah dilakukan mempunyai dampak terhadap penguasaan kewirausahaan pemuda dan terhadap pendapatan pemuda dan masyarakat sekitarnya. Dampak ini bisa bersifat negatif dan positif. Evaluasi dampak dilakukan oleh tim independen untuk menjamin obyektivitas.
2. Penguatan implementasi hasil pelatihan berupa bimbingan teknis.
Sejak penilaian akhir pelatihan, tingkat penguasaan materi pelatihan oleh masing-masing peserta telah diketahui. Bahkan setelah dilakukan evaluasi dampak makin jelas siapa-siapa yang harus dibina lebih lanjut pasca pelatihan dan siapa-siapa yang harus diberikan perlakuan khusus. Oleh karena itu, bimbingan teknis kepada setiap peserta menjadi mutlak dilakukan, agar terjamin proses implementasi hasil peltihan oleh peserta, yang pada akhirnya terjamin pula terciptanya wirausahawan-wirausahawan yang tangguh.
3. Pemberian bantuan modal
Salah satu pembinaan pasca pelatihan kewirausahaan adalah pemberian bantuan modal, karena wirausahawan pemula sangat membutuhkannya. Oleh karena itu, skema pembantuan modal perlu dirancang sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan pemuda.
4. Penguatan jaringan pemasaran
Hal penting lainnya untuk pembinaan paska pelatihan terhadap alumnus pelatihan kewirausahaan pemuda adalah menciptakan iklim kondusif bagi penguatan jaringan pemasaran yang lebih luas yang dilakukan oleh alumnus.

PENUTUP

Pedoman penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan pemuda merupakan salah satu acuan dalam penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan pemuda. Harapan yang muncul semoga pedoman ini benar-benar memberikan petunjuk atau acuan bagi para penyelenggara pelatihan di daerah, sehingga tujuan menggerakkan GNKP yang salah satunya melalui pelatihan dapat dicapai lebih cepat.
Dalam menerapkan pedoman ini, pihak penyelenggara di daerah dapat melakukan penyesuaian dan modifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi daerah yang menyelenggarakan, dengan tidak mengurangi sedikit pun tujuan pelatihan yang tercantum di dalam pedoman.

DAFTAR PUSTAKA
BPKB Jayagiri, Depdikbud. (1999). Pelatihan Tutor Bidang Studi Paket B Terpadu Dengan Pendidikan Mata Pencaharian. Bandung: BPKB Jayagiri.

BP-PLSP Regional II Jayagiri. (2005). Panduan Pengelolaan Program Pemberdayaan Pemuda Melalui Manajemen PKBM. Ditjen PLS, Depdiknas. Bandung.

Eddie Davies. (2005). The Art of Training and Development, The Training Manager’s a Handbook (terjemahan). P.T. Gramedia: Jakarta.

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI. (2005). Rencana strategis tahun 2005-2009. Jakarta.

Malcolm Tight. (2002). Key Concept in Adult education and training 2nd Edition, Routledge Falmer. London.

Manzoor Ahmed, Philips H. Coombs. (1973). Memerangi kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Nonformal. Publikasi Bank Dunia.

Moch. Syamsuddin, dkk. (2000). Mengenal dasar-dasar Wirausaha. Bandung: BPKB Jayagiri.

________________, (2000). Mengenali Potensi Wirausaha. Bandung: BPKB Jayagiri.

PENGALAMANKU TENTANG “UPETI” DAN SEJENISNYA

2008-09-04T23:26:00.000-07:00

Upeti, tanda terima kasih, atau bahkan sogokan pernah penulis alami, yaitu sebagai berikut:
1. Saat penulis lulus SD untuk masuk ke SMP. Setelah mendaftar ikut ujian saringan pada salah satu SMP terdekat, selang beberapa hari seorang guru SMP tersebut mendatangi orangtua saya dan menginformasikan pemastian kelulusan saya, bisa diterima di SMP tersebut asal bersedia membayar beberapa puluh ribu rupiah. Dia berdalih karena banyaknya peminat, walau nilai ijazah saya bagus. Setelah saya mendengar hal itu dari ibu saya, saya langsung memutuskan agar ibu saya tidak mengikuti keinginan orang tadi, dan memohon kepada kepala SD untuk membantu saya mendaftarkan ke Sekolah Teknik Negeri (STN). Dengan bantuan kepala sekolah dan seorang guru STN yang juga tetangga, saya didaftarkan di STN tersebut. Akhirnya setelah ujian saringan, saya dinyatakan lulus dengan nilai terbaik pertama untuk tingkat kabupaten.
2. Saat penulis lulus STN untuk melanjutkan ke STM. Hampir sama kasusnya dengan pengalaman masuk SMP. Orang tua saya harus menyediakan sekian ratus ribu rupiah untuk menjamin kelulusanku pada ujian saringan masuk STM Negeri. Akhirnya saya memindahkan tujuan lanjutan studi saya, dari STM Negeri ke STM Pelayaran/Perikanan (kemudian berganti nama menjadi SMT-Pertanian Jurusan Perikanan Laut), karena saat itu walau banyak pesaing-saya yakin mampu menang dalam persaingan masuk SMT-Pertanian tersebut. Nilai raport dan STTB saya saat itu siap bersaing dengan yang lain. Dan yang lebih penting tidak pakai uang sogokan/pelicin.
3. Saat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Saat saya lepas/lulus SMTP, saya melanjutkan ke perguruan tinggi perikanan di Jakarta, tetapi karena tidak ’mood’, perkuliahan hanya berlangsung 5 (lima) bulan saja-kemudian drop out. Selanjutnya pada tahun ajaran berikutnya saya mendaftar ke IKIP dengan 2 (dua) pilihan jurusan, yaitu Jurusan Bahasa Inggris dan Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Pada saat mendaftar saya tak paham apa itu pendidikan luar sekolah. Saya hanya mengikuti saran petugas penerima pendaftaran saat itu. Akhirnya saya diterima sebagai mahasiswa IKIP Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, program satu tahun (Diploma).
Karena program diploma itulah saya langsung menjadi CPNS. Saya memahami program tersebut sebagai penyiap tenaga PLS setelah menjalani kuliah bebrapa bulan. Setelah manjadi CPNS, sekira 8 bulan saya dipanggil juru bayar gaji kantor saya. Juru bayar memberikan rapel gaji CPNS saya selama 8 bulan sembari mengatakan bahwa jumlah uang gaji saya sudah dipotong sekian rupiah untuk keperluan pengurusan rapel. Belum sempat saya tandatangani bukti pengambilan gaji, demi mendengar penjelasan Juru Bayar tadi, saya urungkan menerima gaji ”hak” saya itu. Saya katakan,”Mohon maaf, saya tidak bisa dan tidak biasa menerima hak saya dengan cara seperti ini. Jika pun mau berikan kepada saya seutuhnya hak saya, insyaAllah saya pun akan berterima kasih dengan memberikan sebagiannya kepada pihak-pihak yang telah mengusahakan sampainya hak saya tersebut, termasuk kepada bapak”. Tanpa menunggu jawaban, saya keluar dari ruangan Juru Bayar Gaji. Sejak saat itu sampai kira-kira tiga bulan kemudian saya tidak menerima gaji/hak saya. Akhirnya dengan kebijakan Kepala kantor, pada bulan kedua belas saya menerima rapel gaji utuh. Sesuai niat awal, saya keluarkan sebagian dari rapel itu dan diberikan kepada Juru Bayar untuk disampaikan kepada mereka yang ”berjasa”. Tak lupa 2,5 % untuk zakat tetap saya keluarkan.
4. Suatu ketika, karena lupa pakai sabuk pengaman, mobil yang saya kendarai diberhentikan polisi yang sedang ’razia’. Saya berhentikan mobil, kemudian seorang polisi menghampiri dan menunjukkan kelalaian istri saya-yang duduk di sebelah saya, dan saat itu baru memasangkan/menggunakan sabuk pengaman. Polisi menyatakan, bahwa saya harus ”ditilang”, tetapi ia pun menawarkan opsi lain, yaitu ”perdamaian”. Secara manusiawi saya ikuti opsi perdamaian itu, dan membayar duapuluh ribu rupiah. Karena saya memerlukan secepatnya saya lepas berurusan dengan polisi dan seterusnya.
5. Pengalaman yang sangat segar adalah pada tahun 2008, lembagaku ditugaskan untuk menyalurkan bockgrant tentang pendidikan kecakapan hidup dan kursus para profesi. Saya dipercaya sebagai salah seorang anggota tim penilai proposal yang dibuat para pengusul. Dalam proses penilaian itu, saya dan teman-teman sekelompok memberikan juga pembimbingan agar proposal menggambarkan kegiatn pembelajaran yang semestinya dan mengikuti sistematika dan prosedur kerja yang dituntut pedoman penyaluran blockgrant. Dalam proses pembimbingan itulah terjadi dialog-dialog nakal yang sering dilontarkan para pengusul,
misalnya :
- ”Baiklah pak, saya akan ikuti pedoman, tapi bagaimana kalau bapak dan teman- teman bapak saja yang memperbaiki proposal, nanti kami paham konsekwensinya”;
- ”Bapak tenang saja, nanti kalau bapak ke lapangan kami akan service bapak”.
- ”Bapak, nanti kalau proposal saya lolos, biasanya berapa persen yang harus saya siapkan untuk bapak dan kawan-kawan?”.
Dalam proses pembimbingan saya dan kawan-kawan sering juga menggunakan telepon. Dan kami menangkap suara-suara aneh, seperti : ”Dia sedang melakukan ’deal-deal’ dengan para pengusul proposal”.
Saya memahami kondisi munculnya dialog nakal dan suara aneh itu, karena selama ini iklim yang sering terbangun adalah seperti itu. Pejabat (penilai, pemberi blockgrant) merasa berjasa telah ”meloloskan” dan mengucurkan blockgrant kepada pengusul. Sementara para pengusul yang proposalnya lolos merasa perlu berterimakasih atas keberhasilannya kepada mereka (pejabat) yang dipersepsikan membantu keberhasilan itu. Bahkan yang lebih parah daripada kodisi di atas pernah penulis baca, yaitu kolusi negatif antara pejabat pemberi blockgrant dengan pengusul, sedangkan programnya sendiri fiktif. Secara administratif nampak ada, kenyataannya tak ada.
Demi menjawab dan mengantisipasi kondisi buruk tersebut, saya mengajak teman-teman penilai dan para pengusul di tengah-tengah bimbingan atau di awal pembimbingan proposal membuat 3 (tiga) komitmen, yaitu :
a. Apa-apa yang kita fikirkan, rasakan dan lakukan terkait dengan program kerjasama antara pengusul dengan kami selalu diawasi Allah SWT, Dzat yang maha melihat;
b. Anggaran program blockgrant dan digunakan untuk mereka yang berhak, yaitu kelompok sasaran sesuai pedoman.
c. Program diselenggarakan berdasar aturan dan pedoman penyaluran blockgrant.
Kendati telah diusahakan untuk tidak terjadinya kondisi buruk tersebut, pada kenyataannya masih terjadi beberapa pernyataan dan kejadian berikut:
- ”Maaf ya untuk teman-teman Bidang Kajian (NB. Penilai proposal) kami (paguyuban penerima blockgrant) tidak mengalokasikan ”tanda terima kasih” secara khusus seperti alokasi untuk ”pejabat”.
- Seorang anggota (pembantu) tim penilai menerima ”titipan uang” untuk saya, dari salah satu penerima blockgrant. Saya katakan kepada pemberi melalui anggota itu, bahwa saya/kami tak menerima uang itu, kami membimbing perbaikan proposal semata-mata untuk melayani rakyat, dan tidak mengharapkan terima kasih dalam bentuk uang atau pemberian lainnya. Kami akan sangat senang jika program berjalan mencapai tujuan dan target sesuai proposal. Karena memaksa, dengan menginformasikan kepada pemberi uang itu akhirnya disalurkan kepada lembaga amil zakat dan infaq terdekat.
- Beberapa penerima blockgrant menghadiahkan makanan khas daerahnya.

Belajar dan mengacu pada pengalaman – pengalaman di atas, sikap diri yang harus dimiliki, dikembangkan dan dipegang teguh adalah kita mulai dari diri kita sendiri untuk menolak dan tidak melakukan kegiatan yang menjurus Upeti, gratifikasi, ssogok-menyogok dan sejenisnya, apalagi korupsi dan manipulasi.

UPETI, GRATIFIKASI atau HADIAH ?

2008-08-21T00:26:00.000-07:00

Belajar dari sejarah kerajaan di Indonesia, kita mengenal istilah upeti. Yaitu kegiatan pemberian sesuatu oleh kelompok yang ditaklukkan kepada kelompok yang menaklukkan. Atau dari bawahan kepada atasan (kelompok yang berkuasa). Kondisi perupetian berlanjut hingga kini. Seorang staf memberi upeti kepada bosnya; seorang ketua lembaga (swadaya masyarakat) penyelenggara suatu program memberi sekian persen dari anggaran program yang diterimanya kepada birokrat/aparat (pemerintah) pengelola program tersebut; seorang developer/pemborong bangunan (infrastruktur) mengalokasikan dan memberikan 5-15 persen dari anggaran yang diterimanya kepada "pimpro" dan pejabat-pejabat yang bersinggungan dengan keberhasilannya memperoleh pekerjaan tersebut. Kondisi/kegiatan tersebut kini dikatakan sebagai Gratifikasi.
Upeti/gratifikasi untuk sebagian besar masyarakat kita dianggap sesuatu yang lumrah. Tetapi untuk sekelompok masyarakat lainnya dianggap sebagai penyakit sosial.
Saya adalah bagian dari masyarakat yang menganggap upeti sebagai penyakit sosial, yang tentunya harus dipelajari, kemudian dicegah dan diberantas habis.
Pengalamanku tentang upeti, sogok-menyogok dan sebangsanya ingin saya ceritakan kepada khalayak sebagai berikut : (bersambung..)

20 % APBN 2009 untuk PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

2008-08-20T01:11:00.000-07:00

Mencermati APBN 2009 yang 20 persennya membiayai pembangunan bidang peendidikan sesuai dasar hukum yang dianut Republik Indonesia, satu sisi saya merasa bangga dan bahagia-karena ada harapan dengan anggaran yang cukup dunia pendidikan di Indonesia semakin maju menciptakan rakyat Indonesia yang Amanah, Benar, Komunikatif dan Cerdas. Sisi lain saya merasa prihatin dan khawatir (takut)-bahwa anggaran yang besar semakin merusak moral penyelenggara pendidikan, sebab realitanya dengan anggaran seadanya saja kebocoran APBN terjadi cukup menyedihkan--mulai gaji guru yang di"sunat", anggaran pengadaan yang dimanipulasi, sampai dengan penyelenggaraan kegiatan "upgrading" ketenagaan yang di"sulap" (dalam usulan/TOR seminggu--nyatanya dilaksanakan 5 hari, 3 hari, atau 2 hari dan sering juga saya temui- kegiatan yang seharusnya beberapa kelas/angkatan, dalam pelaksanaannya sengaja digabungkan dengan kelas yang super besar--sehingga kemungkinannya dapat di"saving" anggarannya untuk kepentingan yang tak jelas).

2008-08-16T02:30:00.001-07:00

testblog

2008-08-11T03:13:00.001-07:00

test blog